Nasional

Yasonna : TKA Ilegal karena Adanya Sindikat

JAKARTA- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang marak datang ke Indonesia karena adanya permainan sindikat. Dia mengakui petugas dari imigrasi sendiri turut terlibat dalam bagian sindikat tersebut.
“Jadi ini penyakit lama, ada sindikat. Sama kaya TKI kita di luar itu kan korban pemalsuan data dan sindikat. Petugas Imigrasi kita ada yang terlibat. Sama sudah bilang ke Dirjen Imigrasi nggak ada toleransi lagi,” kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di ruang Komisi III Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2917).
Penegasan Yasonna sekaligus menampik dugaan sejumlah pihak termasuk anggota dewan bahwa banyaknya TKA ilegal dinilai karena adanya kebijakan bebas visa sehingga membuka seluas-luasnya kepada orang asing untuk mencari kerja di Indonesia. Kebijakan bebas visa menjadi topik bahasan utama yang mengemuka dalam rapat kerja tersebut. Hal ini lantaran kehadiran TKA ilegal sebagai dampak dari kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah.
Kendati demikian, Menteri Yasonna mengatakan mengenai kebijakan bebas visa ini pihaknya terus berbenah dan sudah melakukan konsolidasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto yang mengkoordinator kementerian terkait.
Salah satu hasil rapat di jajaran Kementerian Polhukkam itu adalah meneliti kembali manfaat dari kebijakan bebas visa. “Kebijakan visa sedang diteliti manfaat dan mudharatnya. Kalau pariwisata tetap kita dorong travel agent to agent,” ujarnya.
Salah satu hasil rapat koordinasi itu adalah kebijakan bebas visa akan lebih diperketat penerapannya melalui sistem barcode pada visa warga negara asing (WNA) yang sedang berkunjung ke Indonesia. Upaya ini untuk mengawasi aktivitas WNA selama di Indonesia.
“Kami sedang merancang satu sistem barcode dalam visa, seperti Jepang. Dulu cap sekarang barcode. Itu sudah melekat, seluruh penerbangan dalam dan keluar negeri. Orang asing memesan tiket lalu ada barcode. (kita) tahu dia pergi,” kata Yasonna.
Namun, pemerintah juga berharap dukungan dari masyarakat luas apabila menemukan WNA yang melakukan kegiatan mencurigakan agar melaporkan ke pihak Imigrasi. Menurutnya, Dirjen Imigrasi telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di setiap daerah.
“Kita punya 613 Tim Pora di daerah serta 224 sekretariat Tim Pora,.Kita berharap kerja sama masyarakat yang menemukan orang asing di sekitarnya yang melakukan pelanggaran keimigrasian kita harap laporkan kepada polisi dan pihak terkait sehingga lebih mudah kita mendeteksi pelanggaran hukum orang asing,” tegasnya.
Dalam rapat yang berkembang sejumlah anggota Komisi III DPR mempersoalkan dampak dari kebijakan bebas visa yang berakibat pada banyaknya TKA ilegal yang tidak memiliki keahlian kerja. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk dalam penerapam bebas visa.
“Bebas visa ini akan ada eksesnya. Inilah pemerintah perlu hati-hati. Kalau dalam perspektif saya, tidak boleh kita kebijakannya maju mundur. Karena kalau maju-mundur maka kita tidak akan dihormati oleh negara-negara lain,” kata Taufiqulhadi.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top