Nasional

Yandri Susanto: Dana Saksi Pemilu Anggap Saja BLT 5 Tahun Sekali

JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) Yandri Susanto membantah jika biaya yang ditanggung negara (APBN) untuk saksi pemilu mencapai Rp 10 triliun. Misalnya Rp 200 ribu per orang, sudah dihitung sekitar Rp 1,8 triliun. Uang sebesar itu anggap saja sebagai BLT (Bantuan Langsung Tunai) 5 tahun sekali untuk rakyat.

“Kalau pemerintah menolak, karena pemerintah belum mendengar langsung dari DPR secara komprehensif. Bahwa dana tersebut nantinya tidak akan dipegang oleh partai politik melainkan dialokasikan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jadi, Bawaslu yang akan mengatur semua hal terkait saksi pemilu itu, mulai dari pelatihan saksi, verifikasi saksi, memantau kerja saksi, sampai memberikan uang untuk saksi. Kalau diterima oleh rakyat secara langsung maka mereka bisa membeli pulsa, beras, susu, kegiatan ekonomi bisa bergerak di desa dan itu bukan untuk partai. Partai tidak mnerima satu sen pun. Partai hanya menyiapkan surat mandat siapa yang diutus menjadi saksi,” tegas Yandri pada wartawan di Jakarta, Kamis (4/5/2017) malam.

Usulan tersebut kata Yandri, justru akan meringankan para calon yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden 2019. Para capres dan cawapres tak perlu mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk membiayai saksi pemilu di seluruh Indonesia. “Saya yakin betul pemerintah akan menerima kalau penjelasannya seperti yang saya sampaikan ini,” kata politisi PAN ini.

Sebelumnya dalam Pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu, beberapa poin belum disepakati pemerintah dan DPR. Salah satunya adalah soal biaya saksi untuk pileg dan pilpres tahun 2019, di mana pemerintah merasa keberatan jika biaya itu dibebankan ke APBN. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy berpendapat saksi yang dibiayai pemerintah bisa lebih serius untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.

“Karena dibiayai pemerintah, saksi bisa saling mengawasi. Selama ini yang terjadi suara partai yang tidak punya saksi dicuri oleh partai yang punya saksi. Sering dicuri apalagi penghitungan sampai tengah malam. Usulan itu sudah dibicarakan dalam internal Panja DPR dan sepakat untuk kemudian mengusulkannya ke pemerintah. Setiap satu orang saksi, akan diberikan bayaran sebesar Rp 100 ribu. Kondisinya itu di internal panja sepakat untuk mengusulkan ke pemerintah, pemerintah masih mempertimbangkan,” kata politisi PKB itu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top