Nasional

Wiranto Tegaskan HTI Meniadakan Ideologi Pancasila

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan sikap pemerintah terkait rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Bahwa, kegiatan yang selama ini dilakukan oleh HTI berpotensi mengancam kedaulatan politik negara. Hal itu yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah pembubaran HTI.

“Ideologi khilafah yang selama ini diusung oleh HTI, secara jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Memang betul kegiatan HTI selama ini adalah berdakwah, tapi, kenyataannya apa yang dilakukan di lapangan, gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya masuk wilayah politik. Mengancam kedaulatan politik negara,” tegas Wiranto seusai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Menurut Wiranto, keputusan untuk membubarkan HTI tidak secara tiba-tiba dilakukan oleh pemerintah. Keputusan tersebut telah melalui proses yang cukup panjang. Bahkan, lanjut Wiranto, pemerintah sudah mempelajari gerakan politik yang mengusung ideologi khilafah.

Wiranto menyebut, ideologi khilafah yang diusung HTI bertujuan untuk meniadakan negara bangsa. “Jadi, secara jelas, HTI berupaya mendirikan negara Islam dalam konteks yang luas sehingga negara bangsa dianggap absurd, termasuk negara Indonesia yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Dari hasil pengamatan pemerintah, sudah mempelajari berbagai literatur, konsep ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya, berorientasi meniadakan nation state, untuk mendirikan Negara Islam dalam konteks luas.

Sehingga negara bangsa menjadi dianggap absurd termasuk Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. “Di sini kita harus paham bahwa ideologi khilafah ingin meniadakan nation state atau negara bangsa,” ungkapnya.

Selain itu Wiranto juga mengungkapkan bahwa ideologi khilafah telah dilarang di banyak negara. Ada 20 negara yang berpenduduk mayoritas muslim, melarang kegiatan Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah.

“Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia, mereka sudah lebih dulu melarang Hizbut Tahrir di negara mereka. Sebab mereka sadar jika pemahaman khilafah diizinkan, keberadaannya akan mengamcam nation state,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat dari kementerian terkait, antara lain Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman dan Direktur Organisasi Masyarakat Direktorat Jenderal Politik dan Hukum, dan lain-lain.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top