JAKARTA-Kucuran dana Tunjangan Hari Raya (THR) dari pemerintah tampaknya bukan hanya dinikmati kalangan pensiunan dan PNS saja, namun DPR dan MPR mendapat hak yang sama. Namun begitu kalangan Legislator menganggap tidak etis membicarakan THR pada saat sekarang. “Kurang elegan bicara THR ditengah melemahnya kurs rupiah terhadap US dollar, sebaiknya kita fokus saja kepada kerja, kerja, kerja, bagaimana agar rupiah bangkit kembali menjadi Rp8500/dolar,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Acmad Hafizs Tohir saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/05/2018).
Politisi PAN itu meminta agar wakil rakyat (anggota DPR) tetap fokus memikirkan kondisi perekonomian yang belum stabil.
Kendati demikian,
Hafizs tak memungkiri bahwa dirinya gembira dalam menyambut hari kemenangan Idul Fitri justru banyak insentif (THR dan gaji ke-13) mengalir dari pemerintah.”Saya senang dapat THR. Siapa saja pasti suka. Tapi apakah tepat momentnya?,” ungkapnya seraya mempertanyakan.
Disaat rupiah tertekan kuat dan pertumbuhan kredit perbankan stagnan di bawah 10% lalu kita bicara THR? Bagaimana dengan rakyat miskin? Bagaimana dengan rakyat industri dan UKM kita? Yang mana industri dan UKM kita masih tinggi ketergantungannya terhadap import,” kilahnya.
Namun saat ditanya apakah dirinya akan mengembalikan uang THR jika dikasih pemerintah. “Saya tidak mau komentar itu. Tetapi secara pribadi saya sampaikan bahwa lebih baik kita bicara hal-hal lain yang lebih fundamental misalnya bagaimana memperbaiki nilai rupiah. Apa yang harus dilakukan oleh BI. Apa yang harus dilakukn oleh Kemenkeu, apa yang harus dilakukn Industri apa yang harus dilakukan UMKM dan UKM guna menggenjot export. Itu lebih utama daripda kita bicara THR. Tapi kalau dapat (THR) ya Alhamdulillah,” kilahnya lagi.
“Tapi maksud saya THR itukan bukan tujuan, akan tetapi tujuan kita yang lebih fundamental adalah bagaiman rupiah ini bisa bangkit lagi. Itu maksud saya,” pungkasnya.
