Nasional

Wacana Pencawapresan Jokowi Bertentangan dengan Tujuan Hukum

Wacana Pencawapresan Jokowi Bertentangan dengan Tujuan Hukum
Wacana Pencawapresan Jokowi Bertentangan dengan Tujuan Hukum/foto anjasmara

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Wacana kemungkinan pengajuan calon wakil presiden (pencawapresan) Jokowi pada Pilpres 2024 telah dibuka oleh politisi. Setidaknya Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto, yang biasa dipanggil Bambang Pacul telah menyampaikan ke publik terkait kemungkinan hal itu.

Bambang Pacul pada Selasa, 13 September 2022 lalu di Gedung DPR menyatakan kemungkinan Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden (cawapres), sepanjang memenuhi syarat, yaitu diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

Menanggapi wacana pencawapresan Jokowi pada Pilpres 2024, pengamat politik dan hukum tata negara Tohadi pada wartawan di Jakarta, Rabu (14/9/2022) mengatakan dari pandangan konstitusional, sebagai berikut:

1) Dalam Rapat Lobi Tim Perumus Komisi A MPR pada 7 November 2001 yang mengagendakan
Pembahasan Perubahan UUD 1945 Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C, Ketua Rapat Jakob Tobing menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan (one package). Pernyataan ini juga telah dibenarkan oleh Ahli Bahasa yang diundang dalam rapat tersebut;

2) Konstruksi konstitusional Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur kedudukan wakil presiden sebagai
pengganti presiden sampai habis masa jabatannya, jika presiden berhalangan tetap in casu
presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;

3) Wacana pencawapresan Jokowi, yang sudah memegang 2 kali masa jabatan presiden, akan menimbulkan problem praktik ketatanegaraan, jika terjadi presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Hal ini karena Jokowi tidak dapat menggantikan
presiden untuk meneruskan masa jabatannya, sebab terhalang ketentuan Pasal 7 UUD 1945,
dalam hal ini jabatan yang sama presiden hanya dapat dijabat 2 kali masa jabatan;

4) Pencawapresan Jokowi, dengan demikian, bertentangan dengan tujuan hukum diadakannya
jabatan wakil presiden dalam konstitusi. Tujuan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tidak dapat terwujud, jika Jokowi sebagai wakil presiden dan dalam hal terjadi kondisi presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;

5) Dari sisi kepatutan dalam masyarakat, seorang presiden apalagi sudah menjabat 2 kali masa jabatannya tidaklah patut dalam penilaian masyarakat, jika harus “turun pangkat” menjabat
sebagai wapres. Memang benar, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tidak mengandung larangan
seorang presiden yang sudah menjabat 2 kali kemudian menjabat wapres.

Akan tetapi, fakta politik seperti itu akan dibaca masyarakat sebagai tujuan mengejar dan mempertahankan kekuasaan semata. Hal ini mengingat jabatan sebelumnya sebagai presiden merupakan panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, juga Kepolisian.

Presiden juga selain sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan.

Penulis: M Arpas

Editor: Budiana

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top