Nasional

UU Pesantren, Menag akan Koordinasi dengan Mendkbud RI

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pasca Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi akan berkoordinasi dengan Mendikbud Nadiem Makarim.

“Soal pelaksanaan UU Pesantren ini, nanti Kemenag RI akan koordinasi dengan Mandkbud RI Nadiem Makarim,” tegas Fachrul di kantor Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Menurut Fachrul, semuanya memang harus dikoordinasikan, karena tak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Pihaknya dijadwalkan bertemu di kantor Kemenag RI pada Senin (9/12) hari ini .

“Tentunya banyak yang harus dikoordinasikan. Karena banyak mengawasi bidang-bidang pendidikan. Seperti ribuan sekolah, pendidikan Islam, mungkin nanti apa yang kita saling bertukar pikiran dulu,” katanya singkat.

Ada 5 poin utama RUU Pesantren yang disahkan DPR jadi UU, yaitu:

  1. RUU Pesantren disetujui, lembaga pendidikan pesantren harus mengajarkan para siswanya menggunakan kurikulum kitab kuning. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan 3 dalam RUU Pesantren.1. Kitab Kuning. RUU Pesantren disetujui, lembaga pendidikan pesantren harus mengajarkan para siswanya menggunakan kurikulum kitab kuning. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan 3 dalam RUU Pesantren.
  2. Salah satu isi RUU Pesantren, menerangkan bahwa keberadaan pesantren sebagai lembaga yang mandiri. Sebab, pesantren memiliki ciri khas sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT.2. Lembaga Mandiri. Salah satu isi RUU Pesantren, menerangkan bahwa keberadaan pesantren sebagai lembaga yang mandiri. Sebab, pesantren memiliki ciri khas sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT.
  3. Dalam Pasal 5 RUU Pesantren, disebutkan bahwa pesantren harus memiliki kiai. Hanya saja, pada pasal 1 ayat 9 kiai harus seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama berlatarbelakang pendidikan pesantren.3. Kiai Berpendidikan Pesantren. Dalam Pasal 5 RUU Pesantren, disebutkan bahwa pesantren harus memiliki kiai. Hanya saja, pada pasal 1 ayat 9 kiai harus seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama berlatarbelakang pendidikan pesantren.
  4. RUU Pesantren mengesahkan proses pembelajaran yang khas, yakni ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan.4. Proses Pembelajaran. RUU Pesantren mengesahkan proses pembelajaran yang khas, yakni ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan.
  5. Dapat Dana Abadi. Terakhir, salah satu poin RUU Pesantren menjelaskan bahwa pesantren akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah. Ketentuan tersebut masuk dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top