Market

Utang Lampaui Ambang Batas, Hafisz: Peringatan Keras Soal Pengelolaan Keuangan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 terungkap sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena kemampuan pemerintah untuk membayar utang makin menurun.

BPK mengungkap bahwa rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369% atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR). Padahal, standar IDR untuk rasio utang yang stabil berada di 92-176%. “Melonjaknya utang pemerintah dan biaya bunga sudah lampu merah. Karena melewati batas PDB, jadi ini betul-betul gawat. Artinya, ruang fiskal sudah sempit,” kata Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Lebih jauh kata Hafisz, rasio utang yang terus meningkat 41.65% bisa membuat kemampuan pemerintah menurun untuk membayar utang dan bunga utang.
Di sini telah terjadi kelebihan batas debt to service ratio yang direkomendasikan IMF (IDR) berkisar 25-35% yang mana saat ini telah mencapai 46.77%. “Sebetulnya ini sudah menjadi peringatan keras bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangannya. Karena dapat menciptakan freud,” ungkapnya lagi.

Wakil Ketua umum PAN ini menjelaskan hal ini juga terjadi pada rasio pembayaran bunga yang melebihi batas ketentuan IMF. “Untuk itu kami meminta hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah.”

Terkait pembiayaan sebesar Rp1.195 Triliun yang menjadi catatan khusus bagi BPK, menurut Hafisz, karena memang melebihi kebutuhan pembiayaan sekitar 125% untuk menutupi defisit APBN 2020 yang mencapai Rp947,70 Triliun atau 6,14% dari PDB. Sehingga kelebihan ini menjadi SILPA pada 2021 sebesar Rp245 Triliun yang sebenarnya tidak perlu dilakukan di 2020. Karena ada beban bunga pada tahun berikutnya, mengingat pembiayaan ini diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara utang pemerintah akhir 2020, lanjut Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR, telah mencapai Rp 6.074,56 Triliun. Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan akhir 2019 lalu. “Dalam satu tahun, utang bertambah Rp1.296,56 Triliun dari akhir 2019 yang tercatat Rp4.778 Triliun, Sehingga menciptakan rasio hutang yang cukup besar saat ini,” tuturnya.

Menurut Wakil Ketua BKSAP DPR, pertumbuhan utang pemerintah selama lima tahun terakhir telah melebih pertumbuhan GDP, sehingga menciptakan ruang debt yang semakin tinggi. Hal ini tergambar dari Debt to GDP Ratio yang semakin tahun semakin tinggi 24% tahun 2014 dan 41.65% pada 2021.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati mengakui
defisit APBN telah mencapai Rp219,3 triliun per Mei 2021 atau setara dengan 1,32 persen dari PDB.
“Sampai dengan Mei 2021, defisit APBN mencapai Rp219 atau 1,32 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Raker bersama dengan Komite IV DPD RI, Senin (21/6/2021)

Posisi defisit pada Mei 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 22,24 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara pada Mei 2021 tercatat mencapai Rp726,4 triliun, meningkat sebesar 9,54 persen secara tahunan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top