Nasional

Uji Materi Presidential Threshold Diyakini Dikabulkan MK

JAKARTA- Pasal mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen dari suara sah atau 25 persen dari perolehan kursi DPR dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan berpotensi dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Dengan dissatikannya pemilu legislatif dengan pemilu presiden maka konsekwensinya tidak ada lagi threshold.

“Open legal policy nya sudah dibuat yaitu pilpres dan pileg nya serempak. Karena itu seharusnya tidak ada threshold. Itu dugaan saya yang menyebabkan ini akan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya saya yakin pada opsi B (PT 0 %) karena ini kemungkinan besar dikalahkan,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Fahri mengatakani pihak- pihak yang merasa tidak puas akan mengajukan permohonan uji materi (judicial review). Apalagi banyak pihak bisa merasa yakin bahwa konsep threshold atau pembatasan bertentangan dengan prinsip pemilihan presiden dan wakill preaiden secara langsung.

Sebab, konsep threshold dalam pemilihan presiden mengatur pemilu sebelumnya untuk mensyaratkan calon presiden untuk pemilu akan datang. “Jadi itu seperti menciptakan semacam ketidakpastian politik dan bisa menciptakan manajemen politik yang tidak bisa terkendali sebab capaian di tahun ini ditentukan di tahun yang akan datang,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan misalnya ada partai yang di pemilu tahun ini dapat 30% hingga 40% yang melebihi suarat 20 % sehingga sudah merasa partainya bisa mengajukan calon presiden. Maka selama 5 tahun ke depan bisa kampanye bahwa saya lima tajun lagi akan punya calon sendiri meskipun misalnya tahun ini dia nggak punya calon sendiri karena dia harus berdasar dengan tahun sebelumnya. Hal itu bisa menciptakan instabilitas politik sebab pattai yang memperoleh lebih dari 20 % itu bisa menchalenge pemerintahan yang ada bahwa dia punya kandidat alternatif untuk lima tahun lagi.

“Jadi lehal policy nya sudah dibuat yaitu dengan menseremlakkan pilpres dan pileg, artinya memang tidak ada lagi threshold,” tegasnya.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top