JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR merespon gagasan Presiden Joko Widodo terkait penajaman road map reformasi birokrasi guna pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah penajaman itu, diharapkan pembangunan nasional semakin berjalan baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dari pelaksanaan reformasi birokrasi. “Oleh sebab itu, pemerintah pusat melakukan perubahan dalam road map reformasi birokrasi,” kata Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Sumariyandono di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Lebih jauh Sumariyandoni menambahkan bahwa Setjen DPR RI berperan aktif dalam perubahan road map reformasi birokrasi. “Presiden melihat pelaksanaan reformasi birokrasi belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Perubahan road map 2020-2024 termasuk perubahan tujuan, ukuran kinerja, dan pendekatan. “Adanya perubahan yang cukup signifikan di dalam road map tersebut, yang pertama adalah tujuan. Tujuannya, mengalami perubahan dan pendekatan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami perubahan disitu. “Yang kedua juga, berkaitan masalah ukuran-ukuran kinerja yang ada didalam reformasi birokrasi juga mengalami perubahan juga disitu,” jelasnya.
Ia turut menambahkan bahwa sekarang terdapat 21 indikator utama sebagai ukuran, menggantikan sebelumnya 8 area perubahan. Pendekatan tematik juga diperkenalkan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan penyelesaian masalah tertentu. “Kemudian yang ketiga, adanya perubahan dari sisi pendekatan yang juga mengalami perubahan seperti tidak digunakan lagi indikator-indikator yang selama ini dipergunakan adalah ukuran-ukuran 8 area perubahan. Jadi langsung kepada indikator-indikator utama yang menjadi ukuran dan hanya ada sekitar 21 indikator utama. Dan juga, ada RB (Reformasi Birokrasi) sifatnya tematik yang sebelumnya tidak ada,” ungkapnya.
Diharapkan oleh Sumariyandono, perubahan road map ini dapat mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional secara efisien. Rapat kerja dan sosialisasi ini menjadi ajang untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga bersatu dalam merealisasikan perubahan road map reformasi birokrasi.
Dengan kolaborasi yang baik, ia mengatakan, diharapkan pembangunan nasional semakin berjalan baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dari pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah.***
Penulis : M Arpas
Editor : Budiana
