Opini

Uang Konsumen “Dirampok”?

Uang Konsumen "Dirampok"?
Tri Juwanto/Foto: Dok Pribadi

*) Tri Juwanto

Tanpa disadari setiap waktu uang kita telah dirampok secara halus oleh para korporasi dalam berbagai bidang bisnis. Majunya dunia teknologi digital, memang berdampak luas bagi dunia bisnis. Karena pasar begitu terbuka dan mudah kita cari. Transaksi dan pembayaran juga lebih cepat. Bank menyediakan sistem pembayaran cashless atau non tunai lewat internet banking. Tapi celakanya dibalik itu semua, kemajuan teknologi digital ternyata juga dimanfaatkan oleh korporasi atau pelaku bisnis besar untuk menyedot isi kantong kita.

Mereka membuat aturan atau sistem transaksi bisnis yang tidak saja menguntungkan tapi juga bagaimana menyedot dana kita sebagai pelanggan atau pembeli secara cuma-cuma. Dan masyarakat tidak bisa mengelak karena pelaku bisnis berlindungan pada aturan yang dibuat baik sepihak maupun dibacking institusi keuangan maupun negara.
Sesungguhnya masyarakat amat dirugikan tapi tidak merasa dirugikan.

Dengan kata lain, kita telah dirampok tapi tidak merasa dirampok. Kalau boleh gamblang bicara. Dunia bisnis dengan cara merampok secara halus, ditengah kemajuan teknologi informasi tengah menjadi tren. Dunia bisnis telah mengarah ke bisnis ala “Yahudi”. ‘Mencuri” uang orang lain yang semula haram kini menjadi halal, karena ada peraturan yang membolehkan. Banyak contoh yang bisa dilihat kasat mata. Dari mulai “merampok” uang dari nilainya ecek-ecek, puluhan perak, ribuan, ratusan hingga jutaan.

Misal, yang nilainya ecek-ecek. Kita sering berbelanja di minimarket. Harga yang mesti kita bayar setelah dihitung total pasti dibuat ganjil. Total belanja Rp 299.700 atau Rp 250.800 atau berapa pun nilai belanjanya setelah bayar pasti kita akan menerima kembalian Rp 300, Rp 200 atau Rp 100. Lalu, sang kasir yang memang hanya melaksanakan perintah akan meminta, “Boleh kembaliannya di donasikan. “Karena kembaliannya cuma Rp 200 atau Rp100 pasti kita langsung mengiyakan. “Ah, buat apa kembalian sebesar itu,” itu yang terpikir di otak kita.

Itulah hebatnya ide orang “kemaruk” dengan membuat uang kembalian belanja recehan. Cobalah, mulai sekarang berfikir. Dari uang receh sebesar itu, jika diakumulasikan dari semua pelanggan yang berbelanja dari seluruh cabang minimarket di seluruh Indonesia dalam sehari.

Tentu, puluhan miliar rupiah yang masuk ke kas korporasi dengan mudahnya. Kalau alasan untuk donasi hingga saat ini belum pernah tuh, korporasi minimarket secara terbuka memberikan laporan keuangan. Berapa dana yang terkumpul dari donasi masyarakat, kemana dan berapa besar dana yang disalurkan. Jangan-jangan uang itu sebagian besar masuk ke kas perusahaan, hanya sebagian kecil yang disalurkan untuk sosial.

Sebagai topeng untuk menutupi muka serakah para pengusaha. Itu baru satu contoh. Bagaimana dengan bisnis lain. Pat gulipat, sama saja. Pernah anda mengantarkan anak ke mall ke tempat hiburan game, misalnya Timezone, Game Corner atau sejenisnya. Pasti kita harus membuat kartu dengan deposit minimal Rp100 ribu baru anak kita bisa bermain. Memang, masing-masing permainan biayanya beda-beda. Berkisar Rp7000 hingga Rp12.000.

Setelah kartu digunakan untuk berbagai permainan pasti deposit Rp100 ribu tidak habis terpakai sampai Rp0. Selalu saja meninggalkan sisa uang minimal Rp 5000. Apakah sisa uang itu bisa direfund atau dikembalikan. Pasti tidak bisa. Akankah suatu kali, kita kembali mengajak anak bermain ditempat yang sama dengan bawa kartu yang sama? Mustahil. Kalau pun iya, bisa jadi kartunya hilang atau kita tidak bawah kartu. Akhirnya, kita harus bikin kartu baru lagi.

Artinya, inilah sistem transaksi bisnis yang saya bilang korporasi secara sengaja merampok uang dari saku kita. Berapa jumlah uang yang terkumpul dari cara-cara seperti ini. Hanya perusahan yang tahu. Hal yang sama juga dilakukan oleh sistem pembayaran Gojek melalui Gopay, Shopee dengan Shopee Pay, atau sistem pembayaran dengan OVO, PT Jasa Marga atau perusahaan lain yang berbisnis di jalan tol dengan kartu tol yang bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti Bank Mandiri atau BRI, PT Pertamina dengan My Pertamina.

Masyarakat diiming-imingi kemudahan pembayaran, reward poin, baik secara sukarela maupun dipaksa seperti yang berlaku di kartu tol. Mau tidak mau para pemilik kendaraan roda empat harus menaruh uangnya disitu. Bisa kita bayangkan, berapa nilai uang masyarakat yang mengendap disistem pembayaran seperti itu.

Gojek saja lewat Gopay pernah merilis dapat menghimpun dana masyarakat hingga triliunan rupiah. Tanpa perlu pinjam ke masyarakat, tanpa perlu bayar bunga, Gojek dapat dana segar gratis. Inilah barangkali salah satu alasan perusahaan capital masuk ke Gojek atau Shopee karena mudahnya meraup dana masyarakat secara cuma-cuma.Andaikan kita pakai dana di Gopay, OVO pasti tetap masih ada uang sisa. Entah, kapan mau dipakai dana yang mengendap itu atau bisa jadi kita membiarkan dana itu begitu saja.

Begitu juga yang terjadi di kartu tol.

Jika populasi mobil di Indonesia minimal 20 juta unit (bisa jadi lebih besar) sudah pasti akan punya kartu tol karena sudah jadi kebutuhan. Katakan sekitar 70% punya kartu tol, otomatis pasti ada depositnya. Ada yang Rp100 ribu bahkan ada yang sampai Rp 1 juta. Kalau rata-rata minimal tersisa di kartu tol Rp 200 ribu saja maka terkumpul dana masyarakat yang mengendap sekitar Rp2 hingga Rp3 triliun.

Dari dana sebesar itu pasti ada masyarakat yang membiarkan atau melepasnya. Jelas ini menguntungkan satu pihak para pelaku bisnis jalan tol dan perbankan dipihak lain. Mereka secara tidak langsung mendapat dana segar tanpa beban biaya bunga atau pengembalian. Tanpa malu sesungguhnya itu trik merampok dana masyarakat. Hebatnya itu legal karena dibuat peraturannya. Dengan alasan, “Demi peningkatan pelayanan, kelancaran di jalan tol bla..bla..bla..”

Strategi mengambil dana masyarakat tidak berhenti di bisnis itu. Di bisnis hiburan seperti di pusat hiburan anak-anak yang menyediakan suasana musim salju. Untuk masuk perorang, baik dewasa maupun anak-anak dikenakan Rp 300 ribu per 2 jam. Belum lagi harus beli kaos kaki, jaket bagi yang tidak bawa. Dengan alasan anak dibawah umur 10 tahun wajib didampingi orang tua, otomatis orang tua harus ikut masuk bayar. Padahal buat anak-anak, hiburan salju tidak terlalu membahayakan. Mereka cuma bermain bikin patung salju atau lari-lari.

Lalu, kalau orang tua atau dewasa harus ikut masuk, apa sich yang mau dilakukan. Apa mau norak kayak anak kecil guling-gulingan atau main perosotan. Paling-paling diam saja di dalam sambal lihat anaknya, padahal lihat dari dinding kaca di luar juga bisa. Artinya, inilah cara mencari keuntungan lebih dengan cari alasan.

Sebenarnya masih banyak praktek bisnis yang sebenarnya berunjung perampokan dana masyarakat. Baik dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi digital, berkedok donasi sosial bahkan berkedok atas agama, seperti kavling atau perumahan syariah, kebun kurma dan lain sebagainya pun banyak bermunculan.

Mestinya, sudah saatnya pemerintah memiliki lembaga atau badan yang khusus mengawasi praktek bisnis yang memaksa konsumen menaruh uang sebagai deposit atau donasi. Kalau untuk mencegah bisnis persaingan tidak sehat ada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), kenapa untuk bisnis yang mengumpulkan dana masyarakat tidak ada badan yang mengawasi.

Setidaknya, adanya badan itu bisa meminta laporan dana yang terkumpul, digunakan untuk apa, bagaimana kalau masyarakat ingin menarik uangnya, apa sanksinya jika ada penyalagunaan uang masyarakat. Jika itu dibiarkan, saya yakin praktek merampok dana masyarakat kian masif di semua lini bisnis.

*) Pemerhati Koperasi dan Sosial

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top