Nasional

Tumbuh, Kepercayaan LN atas Pengelolaan Hutang RI

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengatakan pembenahan yang dilakukan pemerintah terkait pengelolaan hutang negara sudah mengarah ke arah positif. Hal itu, ditandai dengan penilaian tiga lembaga pemeringkat internasional yang memberikan predikat Invesment grade, yakni Fitch Rating, Moody Service, Standard and Poors.

“Ini artinya kepercayaan luar negeri terhadap pengelolaan atau manajemen utang, itu baik alias aman. Karena ini syarat untuk mendapatkan investasi,” kata Tutik Kusuma Wardhani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah harus mewaspadai berbagai persoalan maupun tantangan yang dihadapi terkait strategi pengelolaan hutang negara. Meski hutang Indonesia masih dinilai aman karena masih di bawah 30 persen dari rasio, berbagai faktor yang dapat membuat gonjang-ganjing perekonomian harus diantisipasi.

Salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah faktor geopolitik terutama krisis Korea Utara dengan Jepang dan Amerika Serikat yang perlu mendapat perhatian. “Yang perlu dijaga itu bagaimana mengantisipasi geopolitik internasional, sehingga imbasnya jangan sampai ke dalam negeri,” kata Tutik.

Yang pasti, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Bali ini, dibanding dengan negara-negara lain, rasio hutang Indonesia masih relatif lebih rendah. Rasio hutang Malaysia saat ini mencapai 40% terhadap PDB, Thailand 50% terhadap PDB. Bahkan Jepang menembus 200 persen terhadap PDB.

Begitu juga dengan Amerika Serikat memiliki hutang besar. Berdasarkan laporan Juni 2017, utang AS kepada China mencapai 1,15 triliun dollar AS atau sekitar Rp 15.295 triliun, naik 44 miliar dollar AS dalam tempo sebulan.

“Artinya sepanjang utang kita tidak melebihi 30% dari PDB maka hal itu dianggap aman,” imbuhnya.

Selain mencermati geopolitik, stabilitas politik dalam negeri juga harus dijaga, sehingga tak menganggu investasi. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur perlu didorong ke arah Kawasan Timur Indonesia, supaya ada pertumbuhan ekonomi di sana.

“Saya melihat ketimpangan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia itu terlalu besar. Jadi memprihatinkan sekali. Apalagi gini rasionya masih tinggi,” terangnya.

Hingga saat ini, total utang Indonesia hingga akhir Mei 2017 mencapai Rp3.672 triliun, naik secara signifikan menjadi Rp1.067,4 triliun.

Sedangkan dalam RAPBN 2018, jumlah belanja pemerintah akan mencapai Rp 2.204 triliun. Adapun jumlah penerimaan diproyeksikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan belanja itu. Akibatnya, defisit anggaran ditaksir mencapai 1,9-2,3 persen atau Rp 235 triliun-Rp 285 triliun dari PDB Nasional yang mencapai Rp 12.406 triliun. (nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top