JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Bank Indonesia (BI) mengungkap bahwa program percepatan dan perluasan digitalisasi berhasil mendongkrak penerimaan daerah. Sehingga pada gilirannya mampu mendorong dan menggerakkan perekonomian nasional. “Pemerintah daerah yang sukses melakukan TP2DD, penerimaannya semakin meningkat, pengeluarannya semakin cepat, ekonomi tumbuh semakin bagus, dan rakyat senang,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa, (6/12/2022).
Lebih jauh Perry menjelaskan program tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah (pemda) yang berkolaborasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dibentuk oleh BI.
Dengan adanya program tersebut, Perry mengungkapkan indeks elektronifikasi transaksi pemda meningkat 42 persen per semester I-2022, di mana transaksi pemda yang sudah di elektronikasikan, meliputi pajak mancakup 94 persen, retribusi 74,7 persen, belanja langsung 96,4 persen, dan belanja tidak langsung 95,9 persen.
Program tersebut juga mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang sudah mencapai 30 juta pengguna per November 2022 dan diperkirakan akan mencapai 45 juta pengguna pada 2023. “(QRIS) akan kita sambungkan secara multilateral, plotting dengan Malaysia tahun depan, kemudian dengan Singapura dan Filipina. Dalam dua tahun ke depan tidak hanya bilateral tapi multilateral,” kata Perry.
Lebih lanjut, penggunaan BI Fast atau fast payment juga tercatat meningkat, di mana sebanyak 75 persen lembaga jasa keuangan sudah menggunakan layanan tersebut. “Dalam industri keuangan sudah end to end antara perbankan, lembaga keuangan non bank, e-commerce sudah di integrasikan. Menggunakan BI Fast biaya murah maksimum Rp2.500” kata Perry.
Dalam kesempatan ini, dia mengapresiasi kinerja pemda bersama Satgas TP2DD dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah, sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah tersebut.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo/Dok Bank Indonesia
Sebelumnya, Bank Indonesia menggandeng konektivitas pembayaran ASEAN-5 akan menghubungkan UMKM di kawasan untuk kehidupan yang lebih baik, mendukung perekonomian kawasan dan menciptakan pemimpin.”Kesepakatan ini adalah warisan konektivitas, tidak hanya untuk pembayaran,” kata Perry Warjiyo dalam acara Penandatanganan MoU Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan ASEAN-5, sebagai kegiatan sampingan G20 Indonesia, yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, (14/11/2022).
Dikatakan Perry, dari populasi ASEAN-5 yang berjumlah sekitar 500 juta jiwa, mayoritas merupakan UMKM, perempuan, dan pemuda. Indonesia misalnya sebanyak 60 persen dari 65,5 juta UMKM adalah perempuan yang harus menghidupi keluarga dan menciptakan pemimpin, serta para pemuda.
Maka dari itu, kata dia, ASEAN-5 menciptakan warisan melalui transformasi digital sistem pembayaran untuk membawa UMKM, perempuan, dan pemuda, ke ekonomi dan keuangan inklusif.Melalui kerja sama konektivitas pembayaran kawasan, UMKM maupun seluruh masyarakat di ASEAN-5 bisa menggunakan Quick Response (QR) Code yang sama untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan instan di kelima negara hanya dengan satu kali scan.
Dia menjelaskan, selama ini berbagai inisiatif terus dilakukan oleh pemda bersama Satgas TP2DD, seperti mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi pembayaran, baik melalui ekstensifikasi penggunaan instrumen dan kanal pembayaran, seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS).
Selain itu, juga mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran, mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, memetakan profil ETPD di seluruh pemda dan lainnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko
