Nasional

Tolak Rapid Test Anggota DPR, Putu Supadma: Keselamatan Rakyat Lebih Penting

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menolak rapid test COVID-19 bagi anggota DPR dan keluarganya. Pemerintah wajib mengutamakan keselamatan rakyat dan tenaga medis ketimbang pejabat. “Prioritaskan kepentingan rakyat, itu yang paling utama dan mendesak. Kita fokus ke situ dulu,” katanya melalui siaran pers, Kamis (26/3/2020).

Lebih jauh anggota Fraksi Partai Demokrat ini menyarakan bahwa anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin. “Jika merasakan gejala, langsung segera mengikuti test COVID-19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara,” tuturnya.

Legislator asal Bali ini kemudian meminta pemerintah memperhatikan masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar atau kuli. Karena rakyat merupakan tanggung jawab negara.

“Pemerintah harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus Corona,” tambahnya.

Putu memprediksi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin mengganas. Karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan mengunci masuk dan keluar wilayah atau lockdown.

“Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus Corona ini,” ucapnya lagi.

Namun sayanyanya, lanjut Pimpinan Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI ini, pemerintah tampaknya masih tak mau melakukan lockdown. Kebijakan ini tentu sangat disayangkan. “Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown,” jelasnya.

Dia melanjutkan, hingga saat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar virus Corona. “Lambat sekali pemerintah kita ini. Katanya obat dari Tiongkok (China-red) sudah datang? Apakah sudah di sebar ke seluruh Indonesia? dan kapan jadwal rapid test dilakukan? Pemerintah harus transparan kepada masyarakat,” kata Putu.

Politikus Partai Demokrat ini menilai dari awal pemerintah tidak siap dan menyepelekan virus tersebut. Anggota Komisi VI ini khawatir jika pandemi tidak berakhir secepat mungkin maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.

Hal itu, kata dia, terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mal, kantor, kafe, bioskop dan lainnya. Paling terdampak, menurut dia, adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT (bantuan langsung tunai-red) kepada masyarakat yang terdampak virus Corona,” kata legislator asal daerah pemilihan Bali ini.

Namun, menurut dia, BLT itu masih tidak cukup. “Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK (pemutusan hubungan kerja-red) dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini,” pungkasnya. ***eko

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top