Nasional

Tito Karnavian: Demo 212 Ada Upaya Makar

JAKARTA, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan aksi pada 25 November terindikasi mempunyai tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah atau makar. Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah. Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Polri yakin masyarakat semua cerdas, dan Polri dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum Ahok lagi, melainkan ada agenda politik lain yaitu melakukan makar.

“Polri mendapat informasi bahwa ada “penyusup” di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung DPR RI. Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar. Berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hokum,” tegas Tito Karnavian di Mabes Polri Jakarta, Senin (21/11/2016).

Menurut Tito, informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR. “Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan melakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR,” ungkapnya.
Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Ahok yang dituduh menista agama. Bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.

Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum. “Kita udah dapat info, ini bukan masalah proses hukum. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar,” ungkapnya.

Karena itu Tito Karnavian berjanji akan mengeluarkan maklumat untuk melarang aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin yang berpusat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasalnya, aksi tersebut akan menutup jalan utama Ibu Kota di mana ribuan kendaraan melintas di sana setiap harinya. “Kapolri akan mengeluarkan maklumat untuk itu. Termasuk Polda-Polda,” jelas Tito.

Dikatakan, Polri tidak melarang unjuk rasa, namun hanya melarang lokasi unjuk rasa yang dianggap mengganggu aktivitas warga. “Jika aksi tetap dilakukan di sekitar Bundaran HI, maka polisi akan membubarkannya. Kalau melawan petugas, akan kita tindak. Ada ancaman Pasal 108 KUHP, ancamannya berat kalau sampai ada petugas yang terluka,” kata Tito.

Pasal 108 ayat 1 menyebutkan, barang siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Sementara itu, untuk pimpinan pemberontakan itu akan dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun. Bahkan, maklumat juga akan dikeluarkan Polda di luar Polda Metro Jaya terkait pengerahan massa ke aksi Bundaran HI.

“Kapolda-Kapolda yang kantong massanya dikerahkan akan keluarkan maklumat itu. Maklumat untuk melarang bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang dan akan dilakukan tindakan seandainya tetap memaksa,” tambah Tito.

Aksi 2 Desember itu akan diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman memastikan aksi berjalan damai karena hanya menggelar shalat Jumat di kawasan tersebut.

Sebelum salat Jumat, akan dilakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Namun kata Tito, masih banyak tempat lain yang bisa dijadikan tempat shalat selain jalan protokol Jakarta. “Kalau mau shalat Jumat bisa di Istiqlal, Lapangan Banteng, Monas, ya monggo. Tapi kalau di jalan protokol, memacetkan Jakarta, tidak bisa. Itu jelas undang-undangnya,” pungkas Tito.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top