Nasional

Timwas TKI FPDIP Apresiasi Kemenaker Cabut 41 PPTKIS

JAKARTA, Timwas TKI FPDIP DPR RI dan Serikat Buruh mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mencabut ijin 41 PPTKIS (Pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta), termasuk yang bekerja sama dengan TTCo. Karena itu pihaknya mendukung pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang lebih tegas dan melindungi TKI dan keluarganya dengan mengacu pada UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Sehingga pencabutan ijin, bukanlah langkah final dari pemerintah. Sesuai dengan perintah UU tersebut, jelas harus ada sanksi hukum pidana penjara, denda, dan administratif sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelaku (baik perorangan, korporasi, maupun terhadap oknum penyelenggara negara),” demikian disampaikan Timwas FPDIP DPR pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (30/1/2017).

Karena itu Timwas dan serikat buruh akan berjuang bersama agar dalam Revisi UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi konsideran, sehingga UU yang baru secara tegas dan jelas menjadi dasar hukum terkait TPPO yang berkedok pengiriman TKI.

“Sambil menunggu proses Revisi terhadap UU 39/2004, Kami mendukung Menakertrans untuk mencabut Kepmen 260/2015, dan segera mengeluarkan Kepmen yang lebih sesuai dengan perintah pasal 27 UU 39/2004. Sehingga penghentian pengiriman TKI bukan terbatas pada TKI yang dipekerjakan pada perorangan”. Kepmen harus lebih tegas sesuai perintah UU melarang pengiriman TKI ke negara yang tidak mempunyai perjanjian tertulis dengan RI dan sistem hukumnya tidak melindungi pekerja migran,” ujar Abidin Fikri.

Selain itu lanjut Abidin, Timwas mendukung Pemerintahan Jokowi untuk membongkar praktek TPPO berkedok pengiriman TKI, sekaligus melahirkan UU yang benar-benar melindungi TKI. “Kami mohon Pemerintahan Jokowi untuk segera menyelamatkan 45 orang yang berada di TTCo dan mengevakuasi mereka ke KJRI Jeddah, mendukung KJRI Jeddah mendampingi pemeriksaan oleh kepolisian setempat, membantu pemulangan ke Indonesia, menjamin keselamatan para korban hingga kembali ke keluarganya,” pungkasnya.

Pernyataan sikap bersama tersebut ditandatangani oleh Timwas TKI DPR RI FPDIP (Abidin Fikri, Masinton Pasaribu, dan Rieke Diah Pitaloka), Serikat Buruh Migran Indonesia (Hariyanto), Lingkaran Aku Cinta Indonesia (Nurhalimah), Jaringan Buruh Migran (Savitri Wisnu), dan Solidaritas Perempuan (Risca).

Berdasarkan KepMen ketenagakerjaan No.260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah

Larangan tersebut berlaku di 19 Negara, yaitu: Arab Saudi, Aljair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania. Kepmen itu berlaku sejak 1 Juli 2015. Kepmen ini tidak berlaku bagi TKI yang masih bekerja pada saat Kepmen ini diberlakukan hingga berakhirnya perjanjian kerja.

Terindikasi tetap terjadi pengiriman ke Timur Tengah, khususnya Saudi untuk dipekerjakan diperorangan. Salah satu kasus yang terjadi adalah dugaan TPPO yang dilakukan oleh perusahaan TTCo (Team Time for Recruitmen for Domestic Worker) yang di Jeddah. Pengiriman ini bertentangan dengan Kepmen di atas karena terjadi pada tahun 2016, pada saat Kepmen tersebut telah berlaku, justru dikeluarkan visa ke Saudi sebagai cleaning service, yaitu pada 25 Februari 2016 diterbitkan visa dari Jakarta untuk 690 orang, dan pada 2 Mei 2016 dikeluarkan visa untuk 999 orang.

Berdasarkan penelusuran sementara, visa yang diajukan sebanyak 1.698 orang oleh pihak TTCo ke Kedutaan Saudi di Jakarta. Terindikasi kuat visa tersebut dikeluarkan tanpa menggunakan perjanjian kerja yang dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Kamar Dagang Arab Saudi dan Kedutaan/Konsulat di Arab Saudi.

Hingga saat ini, ada sekitar 45 TKI yang berada di penampungan milik TTCo di daerah Obhur, kota Jeddah. Menurut informasi dari jaringan di Saudi, pada tanggal 26 Januari 2016 pihak KJRI telah melakukan penggerebekan bekerja sama dengan kepolisian setempat. Saat ini KJRI sedang menunggu pembebasan 45 TKI yang ditahan untuk dimintai keterangan.

Dengan demikian terungkap telah terjadi indikasi perdagangan orang ke Saudi berkedok pengiriman TKI. Padahal berdasarkan KepMen ketenagakerjaan No.260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

45 PJTKIS Dicabut

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mencabut izin operasional 45 perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), atau yang sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Pencabutan tersebut bagian dari hasil evaluasi dan pengawasan rutin yang dilakukan Kemnaker, baik pengawasan administratif, inspeksi lapangan terkait sarana dan prasarana penampungan dan pelatihan, maupun investigasi atas pelanggaran.

Dari 45 itu, 14 diantaranya dicabut karena mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak sesuai ketentuan (unprosedural), tiga PPTKIS dinyatakan tidak memenuhi syarat perpanjangan, satu PPTKIS terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 23 tidak melakukan perpanjangan izin, serta empat PPTKIS mengundurkan diri. “Surat pencabutan telah ditandatangani Menaker. Pencabutan ini bagian dari upaya melindungi TKI dan calon TKI dari hal-hal yang merugikan TKI.

Padahal, sejak Mei 2015 telah diterbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. PPTKIS yang dicabut izinnya karena masalah sarana dan prasarana misalnya, tempat penampungan untuk calon TKI tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Atau, sarana pelatihannya tidak memenuhi standar untuk meningkatkan keterampilan calon TKI.

Selain mencabut izin terhadap 45 PPTKIS, Kemnaker juga memberikan skorsing tiga bulan kepada 199 PPTKIS. Skorsing diberikan kepada PPTKIS yang ketahuan tidak mendaftarkan TKI yang dikirim ke luar negeri ke Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri pada BNP2TKI.

Daftar PPTKIS yang dicabut izinnya antara lain: Abdi Bela Persada, Buana Rizqia Duta Selaras, Zaya Abadi Ekasogi, Putra Hidayah, Rayana Manggahina, Mushofahah Maju Jaya, Hidayah Insan Pekerja, Nurafi Insan Jaya Labour, Bantal Perkasa Sejahtera, Bidar Timur, Falah Rima Hudaity Bersaudara, Hijrah Amal Pratama. Aqbal Putra Mandiri.

Sumber Manusia Rajin, Al Royyan Cahaya Mandiri, Graha Indrawahana Perkasa, Farhan Al-Syifa, Duta Ananda Setia, Arafah Duta Jasa, Arindo Mas, Arya Duta Bersama, Asanacita Mitra Bangsa, Binajasa Abadi Karya, Dhien Dhien Berkat, Dima Kurnia Abadi, Duta Sapta Perkasa, Dutakusumaros Persada, Firstasia Savera Pasific.

Gapura Duta Persada, Gayung Mulya Ikif, Gita Wisesa Persada Jaya, Insane Bhakti Gemilang, Karya Bhakti Adil, Kurnia Sumber Duta Sejahtera, Lentera Bunga Bangsa Sejati, Mitra Solusi Integritas, Mutrohab Putra Perkasa, Panca Mega Bintang, Titian Hidup Langgeng, Mip Resindo Jaya, Hassamuri Abadi, Sodo Sakti Jaya, Elka Indonesia, Samudera Indonesia Ship, Orientasari.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top