Nasional

Timwas TKI DPR Minta Pemerintah Tertibkan PJTKI

JAKARTA-Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI sekaligus anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta pemerintah menertibkan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Terutama PJTKI yang melakukan overcharging atau biaya penempatan berlebih terhadap calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri.

“Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu menertibkan PJTKI yang mengambil biaya lebih dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Maka, kalau selama ini pemerintah tidak melakukan penertiban, artinya ada oknum yang ‘bermain’ juga di sini,” tegas Irma ketika RDP dengan institusi yang terkait langsung dengan penempatan TKI di luar negeri di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Konsulat Jenderal Hongkong, Sestama BNP2TKI (eks Wakil Dubes RI untuk Malaysia), Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Menurut Irma beberapa regulasi justru disalahgunakan menjadi sarana pungutan liar, seperti pemungutan premi asuransi. Setiap TKI dikenakan biaya Rp 400 ribu dengan rincian, Rp 50 ribu saat perekrutan, Rp 300 ribu saat bekerja di luar negeri dan Rp 50 ribu setelah purna penempatan. Termasuk, TKI yang melakukan perpanjangan kontrak di luar negeri wajib membayar 50 persen premi asuransi.

Tapi kata Irma dirinya tidak pernah tahu laporannya seperti apa dari konsorsium asuransi yang ditunjuk. “Kami dari Komisi IX, sudah pernah minta dilaporkan, tetapi sampai saat ini belum pernah dilaporkan,” tandas Politisi F-Nasdem itu. Perolehan biaya asuransi TKI cukup besar namun TKI tidak mendapatkan manfaat apapun dari asuransi tersebut. “Perlu kita garisbawahi, uang yang cukup besar ini, larinya kemana,” jelas.

Tidak hanya itu menurut Irma, dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pribadi yang digunakan untuk membiayai keberangkatan TKI, sering dijadikan ladang pungli. “Harusnya pemerintah hadir disini, mampu mengambil alih agar TKI tidak terbebani dengan hal-hal yang kemudian menjadi ladang pungli,” kritisi politisi asal dapil Sumatera Selatan itu.

Sebelumnya, perwakilan SBMI mengatakan bahwa banyak kasus overcharging terhadap tenaga kerja yang dilakukan PJTKI. Berdasarkan audit BPK pada tahun 2015 sebanyak Rp 1,6 trilliun beban biaya yang berlebih.

Sementara itu, merujuk pada Kepmenaker beban biaya TKI hanya boleh maksimal adalah Rp 14 juta, namun faktanya mencapai Rp 24-36 juta dengan rincian biaya pendidikan, asuransi, dokumen, serta akomodasi perjalanan. Pada oktober 2016 lalu, pihaknya mengumpulkan 26 PJTKI di Hongkong, dan mengakui bahwa telah memungut biaya beban yang lebih.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top