Nasional

Terpidana Maju Pilkada, Mahfud: Silakan Gugat MK

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pada akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) tetap mempersilakan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada 2020, karena UU memang tidak melarang. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyebut apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga begitu. Kalau mau menggugat ya putusan MK. Jangan PKPU-nya,” tegas Mahfud di KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

PKPU atau Peraturan KPU itu kata Mahfud, yaitu yang baru diterbitkan bernomor 18 Tahun 2019 yang mengatur pencalonan dalam Pilkada 2020. KPU yang sebelumnya berupaya memasukkan aturan agar eks koruptor dilarang maju pilkada pada akhirnya tidak mencantumkannya dalam PKPU itu.

Sebab, jika KPU tetap memasukkan terobosannya dalam PKPU maka ketentuan tersebut melebihi amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Aturan itu telah dikuatkan pula dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Putusan MK itu menyebutkan mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top