Nasional

Teras Narang : Penyaluran BLT di Kalteng Baru Capai 4 Persen

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan, penyaluran Bantuan Langsubg Tunai (BLT) Desa di Kalteng baru mencapai 4 persen dari 1.433 desa yang ada. Lambannya penyaluran bantuan ini berkaitan dengan validasi data yang cukup panjang, belum lagi ada perubahan regulasi dari kementerian terkait sehingga menyulitkan perangkat desa dan jajaran Pemda dalam menetapkan KPM.

Mantan Gubernur Kalteng ini menilai, rantai birokrasi masih sangat membebani masyarakat. “Belum ada efektivitas dalam sistem penyaluran bantuan sosial dari lintas kementerian, ditambah lagi lemahnya pemutakhiran data di daerah. Sehingga hal ini berdampak pada tidak efisiennya cara kerja penyaluran bansos saat ini,” tegas Teras, Jumat (22/5/2020).

Hal itu terungkap dalam rapat atau dialog secara virtual antara dengan para Kepala Dinas dan sejumlah camat Provinsi Kalteng, Rabu (20/5) lalu. Rapat tersebut dalam rangka menggali masukan dari Pemprov Kalteng untuk diperjuangkan kepada pemerintah pusat.

Menurut Teras Narang, adanya kewenangan yang terpisah antara Kemendagri dengan Kementerian Desa dan PDDTT juga menimbulkan persoalan. Belum lagi saat harus berurusan dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran dan Kementerian Sosial terkait bantuan.

“Kondisi ini membuat semua pihak tak cepat tanggap karena sistem yang mengintegrasikan aturan dan kewenangan lintas kementerian belum terbangun dengan baik.
Sebagai misal,” kata Teras Narang.

Borneo Institute adalah lembaga yang konsisten dalam memperjuangkan masyarakat adat di Kalimantan Tengah, juga meminta kepada pemerintah melalui DPD RI, agar persoalan tumpang tindih kewenangan di berbagai kementerian bisa cepat diselesaikan.

Mereka kata Teras, juga menitipkan harapan terkait perjuangan penetapan desa adat di Kabupaten Gunung Mas.
Dari sisi daerah pun, hal ini menjadi problem karena ketidaksigapan pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan hingga pendampingan desa.

Dampaknya terasa sekali dalam situasi ini. Rakyat termasuk perangkat desa akhirnya ikut terdampak.
Teras Narang mendapat laporan dari teman-teman Kabupaten Barito Selatan bahwa sekarang Kepala Desa mengalami situasi seperti makan buah simalakama.

“Mereka mengalami kesulitan memilah warga kurang mampu. Karena dampak dari pandemi corona telah menambah jumlah warga kurang mampu, termasuk menerima masyarakat korban PHK di desa.
Sementara itu, untuk mencegah konflik kepentingan dan juga meredam perbedaan pendapat, sekarang ini saatnya mengedepankan musyawarah sesuai adat budaya kita,” jelas Teras.

Hal itu kata dia, sekaligus menandai pentingnya memulai memperhatikan penguatan budaya musyawarah lewat desa adat sebagaimana didorong oleh para sahabat Borneo Institute di Kabupaten Gunung Mas.

Bagi para pegiat komunitas ini lanjut Teras, percepatan penetapan dan dukungan pada desa adat diharapkan dapat menjadi modal sosial menghadapi situasi pandemi, bercermin dari apa yang dilakukan masyarakat desa adat di Bali. “Di Bali, desa adat dengan kearifannya memiliki mekanisme karantina sendiri yang ditaati bersama warganya,” tambahnya.

Terakhir, terkait pandemi Covid-19, Teras Narang menilai ini merupakan kejadian luar biasa. Tidak ada satu pun negara yang mampu memprediksi sampai kapan pandemic ini berakhir.

“Perlu didorong agar masyarakat desa selalu berperilaku hidup bersih dan mengikuti protokol kesehatan. Cara baru sesuai protokol kesehatan ini perlu dibiasakan agar masyarakat dapat kembali menata hidup, dan bergotong-royong menghadapi situasi berat ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top