Nasional

TePi Pertanyakan Kelompok Pendesak Tunda Pilkada

Jeiry Sumampouw/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow meminta pihak-pihak yang meminta penundaan Pilkada serentak Desember 2020 lebih bijak dan arif melihat suasana. Karena perlu ada evaluasi terlebih dahulu, untuk melihat letak persoalannya. “Jadi bukan dengan buru buru mengusulkan penundaan Pilkada,” katanya dalam siaran pers, Minggu (20/9/2020).

Diakui Jeiry, saat ini semakin banyak kalangan dan kelompok keagamaan yang menuntut penundaan Pilkada. Bahkan tanpa melihat seberapa serius upaya mengantisipasi dampaknya. “Cara ini terkesan terlalu pasrah dan ingin menghindar dari kenyataan,”ucapnya.

Jeiry tak membantah bahwa keselamatan rakyat sangat penting dan harus menjadi perhatian tinggi. Dan ini juga jadi fokus ketika, pada Juni 2020 lalu, mengambil keputusan sebagai bangsa untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak tahun ini. “Penundaan Pilkada boleh saja, tapi melakukan itu tanpa melakukan evaluasi mendalam dan memetakan letak persoalannya, merupakan sikap dan tindakan yang terlalu terburu-buru,” terangnya.

Lebih jauh kata Jeiry, cara menangani persoalan memang cenderung bukan mencari solusi, tapi cenderung mencari kambing hitam. “Kami menilai bahwa cara inilah yang terjadi dalam kasus tuntutan penundaan Pilkada. Jika begini, memang bakal repot terus ke depan, tak akan ada kepastian,” jelasnya.

Menurut Jeiry, tidak tepat jika Pilkada dijadikan kambing hitam kegagalan dalam menangani penyebaran covid-19. Sebab, apa bedanya kumpulan orang yang setiap hari beraktifitas di pasar tanpa protokol Covid-19 yang ketat dengan kumpulan massa di Pilkada. “Dalam kerangka penanganan Covid-19, mestinya sama saja. Tapi yang disalahkan adalah kumpulan massa dalam Pilkada. Yang di pasar dianggap ok saja, tak masalah,” terangnya.

Kalau mau di dalami, lanjut Jeiry, ada ketidakberesan penyelenggara yang tak mengantisipasi tahapan pendaftaran calon kemarin. Sehingga menjadi ramai diperbincangkan sebagai pembuat cluster penularan Covid-19 baru. “Lagi-lagi, ketakberdayaan terhadap Pandemi Covid-19 seolah dijadikan tameng untuk membenarkan kinerja penyelenggara yang tak becus itu.”

Dikatakan Jeiry, penyelenggara tak boleh pasrah dan membiarkan seolah memang sudah begitulah keadaannya Pilkada dalam suasana Pandemi Covid-19. Penyelenggara tak boleh merasa bahwa karena Pandemi Covid-19 ini maka mereka tak punya kuasa apa-apa untuk mengatasinya, tanpa berupaya serius memikirkan bagaimana agar tahapan tak menjadi cluster penularan Covid-19.Bukankah mereka diberikan kewenangan oleh UU untuk mengatur, jika perlu memaksa, agar tahapan Pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19? Bagi kami itu jelas dalam UU No.6/2020?

Dalam kerangka Pilkada dimasa Covid-19 ini, penyelenggara juga mesti menyesuaikan hal-hal dalam tahapan yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19. Mekanisme teknis dalam setiap tahapan harus disederhanakan. Tak boleh persis sama dengan pada masa normal. Jika ada hal yang bisa menjadi media penularan, maka itu bisa saja ditiadakan. Itu bagian dari resiko yang harus diambil demi kebaikan dan keselamatan bersama.

Tak boleh takut untuk melakukan hal itu. Misalnya, dalam tahapan penetapan calon nanti atau kampanye. Pengerahan massa harus dilarang dan jika terjadi harus ditindak dengan tegas. Berikan sangsi sesuai dengan regulasi yang ada. “Jika ditunda, kapan tundanya? Jika menunggu Pandemi Covid-19 berakhir, kapan itu? Bisa satu, dua atau bahkan 5 tahun lagi. Apakah kita harus menunggu selama itu dalam ketidakpastian?”

Jeiry menegaskan tidak ada yang bisa memberikan kepastian, maka bukankah lebih baik kita lanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat dan penerapan sangsi yang lebih tegas? “Mari kita pertimbangkan dengan rasional dan objektif demi kebaikan dan keselamatan bersama!,” pungkasnya. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top