Nasional

TePi: Peretas Data KPU Harus Dihukum yang Berat

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM –  Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) menegaskan terkait dengan dibobolnya data
pemilih yang dikelola KPU memang data terbuka. Itu data publik. Jika ada pencurian data untuk kejahatan, maka harus dihukum seberat-beratnya.

“Jadi, tak perlu diretas jika ingin mendapatkan datanya. Sebagai data terbuka, siapapun bisa saja mengaksesnya. Sehingga cerita tentang data yang dibobol sebenarnya agak kurang pas,” tegas Jeirry, Jumat (22/5/2020).

Menurut Jeirry, data yang terbuka itu merupakan bagian dari konsekuensi menganut demokrasi terbuka. Data seperti itu bisa juga dengan mudah didapat dari lembaga negara lain. Seperti Kemendagri, dan lain-lain.

Era terbuka seperti sekarang ini memang seringkali agak dilematis posisinya. Di satu sisi kata Jeirry, harus transparan dalam menjalakan proses demokrasi, termasuk harus terbuka dengan data. “Tapi di sisi lain, kita tahu ada saja orang yang akan memanfaatkan data itu untuk kepentingan yang negatif atau untuk melakukan kejahatan,” ujarnya.

Transparansi menurut Jerry, salah satu prinsip demokrasi yang penting. Jadi tak mungkin juga diabaikan. Baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi juga ditentukan dari sejauh mana dia terbuka dalam menjalankan kinerja lembaga.

Namun keterbukaan demokrasi ini memang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Misalnya soal.keterbukaan data KPU tersebut.

Soal data KPU ini memang dilematis. Jika data itu ditutup karena potensi kejahatan yang bisa saja muncul, maka akan membuat repot KPU juga. Sebab, kata Jeirry, faktanya soal data pemilih itu tak pernah bisa baik sejak Pemilu pertama pasca reformasi digelar. Jadi kalau data pemilih tertutup dan tak bisa dikontrol publik, maka potensi semakin banyak orang kehilangan hak pilih akan makin besar.

“Jadi, data pemilih yang terbuka memberi ruang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap hak pilihnya dan terhadap kinerja KPU dan Pemerintah dalam menyajikan datang yang valid,” jelas Jeirry.

Karena itu, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci. Sebab, data awal kan memang dari Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Begitu juga, perbaikan dan peningkatan serta profesionalitas kinerja KPU dalam soal pemutahiran data pemilih merupakan kunci kepercayaan publik terhadap data pemilih itu.

Artinya menurut Jeirry, jika kedua lembaga tersebut mampu memberikan jaminan data yang benar dan valid sehingga pemilih tak kuatir kehilangan hak pilih, maka ketertutupan data tak akan dipersoalkan.

Yang juga penting ditekankan adalah berita atau cerita tentang data dibobol ini jangan jadi alibi untuk KPU bekerja tertutup. Atau pun juga jadi alasan Pemerintah jadi bekerja tertutup.

Soal keamanan data ini menurutnya, solusinya bukan ketertutupan data. Itu keliru. Solusinya ada di pengelolaan data dan mekanisme keterbukaannya. Juga perbaikan dan peningkatan kinerja agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

“Ke depan, kita sarankan harus diatur secara tegas bahwa orang yang menggunakan data itu untuk kepentingan kejahatan maka harus dihukumseberat-beratnya, agar ada efek jera,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top