Market

Temui DPR dan MA, Paguyuban Karyawan PT.Kertas Leces Minta Kejelasan Nasib

Temui DPR dan MA, Paguyuban Karyawan PT.Kertas Leces Minta Kejelasan Nasib

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Perwakilan ex karyawan BUMN PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) Probolinggo, Jawa Timur, yang tergabung pada Paguyuban Karyawan Leces, mendatangi DPR RI dan Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta dalam rangka memastikan terpenuhinya hak-hak ex karyawan atas pembagian hasil pailit, pada Jumat (17/06/2022).
Koordinator Paguyuban Karyawan Leces, Guntur Sudono menjelaskan kedatangan ini, terkait telah diputusnya perkara Keberatan atas Daftar Pembagian Hasil Lelang Asset Mesin PT Kertas Leces oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi MA pada tanggal 13 April 2022 lalu sebagaimana yang telah termuat pada Infor Perkara MA RI.
Namun sampai saat ini salinan putusan atas perkara tersebut belum juga diterima.
Padahal sebelumnya, mereka telah bersurat kepada MA atas permohonan salinan putusan tersebut.
Sebab salinan putusan ini sangat diharapkan dan penting dalam tahapan pembagian hak hak karyawan dan kreditur lainnya yang akan dilakukan oleh Tim Kurator.
Dari penjelasan bagian Informasi Kepaniteraan MA, Guntur terkonfirmasi benar bahwa perkara Kasasi No. Register 690/K.Pdt-Sus/2022 tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim.
Namun salinannya memang belum turun dan dikirimkan ke Pengadilan asal dengan alasan administratif.
Karenanya, dia mendesak ke MA untuk segera menyampaikan Salinan ke PN Surabaya dan selanjutnya diteruskan kepada para pihak.
Sebab, seharusnya sesuai jangka waktu sebagaimana diatur pada UU No. 37 th 2004 tentang PKPU dan Kepalilitan pasal 13 ayat 6 sudah harus dikirimkan.

“Dengan telah adanya putusan Kasasi MA ini berarti putusan atas perkara Keberatan Pembagian yang sebelumnya telah diperiksa dan di putus oleh Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah bersifat final dan telah berkekuatan hukum mengikat (inkcraht), maka Daftar Pembagian Harta Pailit atas hasil lelang Penjualan Mesin Perusahaan yang telah di tetapkan Tim Kurator PT. Kertas Leces dengan disetujui Hakim Pengawas PN Surabaya sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 3 Desember 2021 juga menjadi telah sah dan mengikat. Sehingga Tim Kurator segera melakukan pembagian kepada seluruh mantan Karyawan dan masing-masing pihak Kreditur sesuai dengan bagiannya,” tegas Guntur.

Sementara soal maksud mendatangi Gedung DPR RI, untuk menggali informasi.
Selain itu, juga ingin menitipkan aspirasi kepada Tim Panitia Kerja (Panja) Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN Komisi VI DPR RI yang saat ini juga sedang melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan permasalahan BUMN-BUMN termasuk pembahasan terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero).

Sekaligus juga memberikan informasi perkembangan akhir tentang telah diputusnya perkara Keberatan atas Daftar Pembagian Hasil Lelang Asset Mesin PT. Kertas Leces oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi MA pada tanggal 13 April 2022, yang saat ini pada tahap menunggu salinan resmi putusan atas perkara tersebut dari Mahkamah Agung RI.

Sementara itu, perwakilan Karyawan lainnya Mohammad Arham menjelaskan, pihaknya mengapresiasi dan ikut mencermati proses yang saat ini dilaksanakan Panja Komisi VI DPR RI yang tentunya perlu mendapatkan informasi dari semua pihak dan yang utuh karena saat ini juga sedang melakukan pembahasan dan menyoroti pembagian terkait harta boedel pailit PT. Kertas Leces.

Pada intinya karyawan berharap anggota dewan selaku wakil rakyat terus ikut memperjuangkan dan mendukung serta mengawal proses pemberesan dan pembagian, khususnya tentang hak prioritas karyawan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 11 September 2014 dan dengan limitasi waktu yang sesegera mungkin dalam penyelesaian hak hak karyawan pada perkara kepailitan BUMN PT. Kertas Leces oleh Tim Kurator, yakni dengan memastikan Tim Kurator segera melaksanakan pembayaran kepada kreditur-kreditur sesuai dengan Daftar Pembagian yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung.

Arham juga menjelaskan Karyawan juga meminta dalam fungsi pengawasannya Panja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN Komisi VI DPR RI untuk mengingatkan dan memastikan Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Pengelolaan Asset (PPA) untuk ikut dan terus bertanggungjawab terhadap pemberesan kepailitan PT. Kertas Leces ini, terutama dalam terpenuhinya hak gaji terhutang dan pesangon ex karyawan.

Karena meski pemberesan dilakukan oleh Tim Kurator, pihak Kementerian BUMN dan PT. PPA mempunyai tanggungjawab lebih pada perkara pailitnya PT Kertas Leces ini, dimana meskipun sebagai Kreditur, PT. PPA selaku perpanjangan Kementrian BUMN sebenarnya sebagai wujudnya hadirnya Negara yang diberi mandat untuk bertanggungjawab melakukan penyehatan dan pengelolaan PT. Kertas Leces termasuk dapat menyelesaikan hak-hak karyawan sebelum terjadinya proses permohonan Pailit.

Sebelumnya,
Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN mengelar rapat dengan AKPI terkait kepailitan PT Kertas Leces, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mempertanyakan prioritas pembagian aset jika sebuah perusahaan mengalami pailit.
Sebab, dalam kasus pailitnya PT Kertas Leces (Persero), karyawan perusahaan tersebut sempat melakukan demo untuk menuntut hak mereka seperti gaji dan pesangon.
PT Kertas Leces sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi kertas yang dinyatakan pailit dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap pemberesan atau penjualan.

“Ini komposisinya (pembagian aset) seperti apa? karena kalau kita lihat di undang-undang ketenagakerjaan, karyawan harus diprioritaskan, ini kan kelompok yang paling marjinal,” tanya Ananta dalam rapat.

Pada rapat tersebut, juga dibahas masalah pemberian batas atau limitasi waktu terhadap kurator untuk penyelesaian target pemberesan harta pailit suatu perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan yang meski tidak ada ketentuan di UU atau peraturan turunan yang memberikan satu limitasi waktu pemberesan terhadap suatu harta pailit, namun jika kepentingannya untuk bangsa dan negara maka hal tersebut disebut sah.
Yang terungkap dalam audiensi yang mengemuka antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).***

Penulis    :    Eko

Editor      :    Eko

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top