Perbankan

Temuan BPK Soal BRI-BTN, Sonny Beberkan Masalah KUR Rp138 Miliar dan KPR Bersubsidi Tak Sesuai Ketentuan

Temuan BPK Soal BRI-BTN, Sonny Beberkan Masalah KUR Rp138 Miliar dan KPR Bersubsidi Tak Sesuai Ketentuan
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bank BRI, Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank BNI-Silvano Winston Rumantir, Direktur Utama Bank BTN-Bapak Haru Koesmahargyo, di Jakarta, Rabu (30/3/2022)/foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR menyoroti hasil temuan Badan Pemerikan Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021, mengungkap adanya temuan terhadap 2 bank negara yaitu PT.BNI dan PT.BTN. “BRI soal penyaluran KUR dan BTN terkait pemanfaatan KPR bersubsidi,” kata Anggota Komisi VI DPR, Sonny T Danaparamita dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bank BRI, Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank BNI-Silvano Winston Rumantir, Direktur Utama Bank BTN-Bapak Haru Koesmahargyo, di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Lebih jauh Anggota Fraksi PDIP tersebut membeberkan dalam temuan BPK RI itu disebutkan bahwa BRI telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun belum menyalurkannya kepada debitur yang berhak sebesar Rp138,81 Miliar. “Selain itu, BRI juga telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga KUR atas debitur yang tidak berhak sebesar Rp49,56 miliar,” ujarnya.

Sementara terkait BTN, kata Legislator dari Dapil Jatim III mengungkap bahwa BPK menyebut terdapat pemanfaatan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan. “Seperti rumah masih kosong (tidak berpenghuni), disewakan dan kepemilikannya dialihkan kepada pihak lain,” jelasnya.

Oleh karena itu, Politisi Muda PDIP ini meminta agar para Direksi BRI dan BTN bisa memberikan penjelasan yang komprehensif terkait temua BPK tersebut. Apalagi temuan tersebut tidak boleh dianggap remeh, karena ini menyangkut uang rakyat. “Jadi kalau hari ini tidak bisa dijawab, biasanya ada jawaban tertulis. Mohon saya diberikan jawaban yang lebih lengkap detail dan lengkap, biasanya tdak lebih dari satu minggu,” paparnya.

Begitupun soal BTN, lanjut Sonny, termasuk masalah KPR bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. “Saya melihat ada banyak orang yang mengajukan rumah, namun ternyata disewakan atau dipindahtangankan. Artinya program BTN yang bagus itu, ternyata tidak jatuh kepada orang yang berhak, jadi harus lebih detil dan terliti lagi,” terangnya.

Ditempat yang sama, Dirut BRI, Sunarso mengakui pihaknya memang kuat di segmen mikro. Hal ini tercermin dari porsi penyaluran kredit ke sektor ini dibandingkan dengan sektor lainnya.

Semula, porsi penyaluran kredit BRI ke sektor UMKM berkisar 74% dan perlahan naik menjadi 77%. Tahun lalu, porsinya sebesar 80% bank only. Jika digabung dengan PNM dan Pegadaian, maka porsi kredit segmen mikro sebesar 83%. “Kami tidak berhenti di sini karena kami melihat pada 2024 porsi UMKM bisa jadi 84%,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Rabu (30/3/2022).

Namun, kata Sunarso lagi, bukan berarti penyaluran kredit ke segmen lain lemah, tetap sama kuat. Namun, kami memang kuat di segmen mikro.

Diakui Sunarso, BRI mencatat tingkat kredit macet atawa non performing loan 3,08% sepanjang tahun lalu. Level ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata NPL industri perbankan, 3%. Namun di sisi lain, level ini menunjukkan komitmen BBRI untuk terus mengembangkan sektor UMKM melalui kucuran kredit. ***

Penulis    :    Iwan Damiri
Editor      :    Kamsari

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top