Nasional

Tegakkan Hukum, Presiden Diminta Tarik Polisi Dari lapangan Unras

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Melihat fenomena semakin tingginya konflik horizontal antara polisi dengan komponen masyarakat, mahasiswa dan pelajar dalam aksi unjuk rasa (Unras) menyampaikan pendapat.

Maka keputusan berada pada Presiden, mau berpihak pada mahasiswa atau berpihak pada DPR. “Ini pilihan yang harus ditentukan Presiden. Karena demonstrasi ini berpotensi menimbulkan keresahan terhadap kebijakan yang tidak tepat di negeri ini,” kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Demi menjaga keselamatan dan penegakan hukum nasional, kata Dosen FH UBK, maka Presiden harus bertindak tegas dan memutuskan segera dengan cepat. Karena ini menunjukkan suatu sinyal yang tidak baik. Bahwa polisi itu juga manusia biasa, apapun kondisi anggota polisi yang di lapangan akan semakin lelah, stress dan bingung,” tambahnya.

Dikatakan Azmi, sehingga mengakibatkan ada tindakan anggota kepolisian yang bertugas cendrung kurang terkendali, misal tidak boleh masuk rumah ibadah. Jelas hal ini bertentangan dengan KUHAP, melanggar Undang Undang termasuk SOP kepolisian. “Mereka sudah tidak bisa membedakan penanganan, mana peserta aksi yang melakukan anarkis dan aksi tidak anarkis,” terangnya lagi.

Malah ada tindakan terhadap mahasiswa yang tidak melawan, kemudian dianiaya, ditendang, dipukul dan dikeroyok. Tak hanya itu ada pula tindakan pada kerumunanan pengendara jalan yang ditendang polisi. “Hal hal demikian dapat jadi pemicu saling balas antar polisi dan komponen masyarakat,” jelasnya.

Menurut Azmi, hal ini karena polisi dianggap sebagai alat negara, punya hak bawa senjata. Karena itu sikapnya semestinya harus diatas rata rata dan lebih terkendali. Namun disisi lain polisi juga manusia biasa yang punya emosi, lelah, stress, cemas. Karenanya demi keselamatan semuanya, maka presiden harus perintahkan Kapolri untuk tarik polisi dari lapangan aksi mahasiswa.

Kemudian turunkan tentara, agar bisa masuk di tengah area aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi keresahannya untuk saat ini. “Selain itu, saatnya fungsi Jaksa Agung sebagai sentral penegakan hukum (lembaga penuntutan dan eksekusi dalam perkara) harus pula muncul. Karenanya Jaksa Agung harus mendorong kepolisian untuk keluarkan mahasiswa yang masih ditahan karena berdemo menyampaikan pendapat, jangan dipeta konflikkan mahasiswa dengan penegak hukum,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top