Market

Tata Kelola Dana Covid-19 Harus Pro Rakyat

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi IX DPR Intan Fitriana Fauzi mendesak pemerintah serius menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait dampak Covid-19 Rp695,2 Triliun secara tepat sasaran. Apalagi dana ini sangat besar, sehingga harus benar-benar bisa memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. “Demi nasib rakyat dan demi perbaikan ekonomi, kita setuju saja dengan anggaran yang diusulkan pemerintah,” katanya dalam diskusi “Vaksin Covid-19, Masalah Atau Solusi” di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Prinsipnya, kata anggota Fraksi PAN, setiap rupiah atau uang pajak rakyat yang disetor ke APBN harus digunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Karena itu, tata kelola penggunaan anggaran ini harus memberi benefit yang maksimal untuk rakyat. Ini prinsip dasar,” ujarnya.

Apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini, lanjut Intan lagi, alokasi anggaran harus tepat sasaran. “Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Padahal rakyat membutuhkannya.”

Sayangnya, kata Legislator Dapil Jabar VI DPR, daya serap anggaran saat ini masih sangat rendah. Realisasi per 1 Juli 2020 masih sebesar Rp127,4 triliun atau 18,3 persen dari alokasi total dukungan fiskal penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. “Hal ini terjadi lantaran tidak punya konsep yang jelas dalam mendesain program kerja,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Intan lagi, negara telah menyiapkan anggaran untuk membiayai semua program tersebut. Lagi-lagi, impelementasi dan eksekusi program tidak jelas. Karena itu, sangat penting langkah yang cepat, tepat dan efisien .
Alasannya, karena pada 2020 ini dalam suasana krisis kesehatan dan perekonomian. “Saya kira, perlu kebijakan extraordinary yang harus dilakukan Pemerintah.
Kebijakan Extraordinary ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia/IAKMI Dr. Hermawan Saputra mengatakan sejak virus Corona muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok dan kemudian menjadi global pandemic sejak 13 April 2020, maka semuanya panik di awal, tetapi malah abai belakangan ini. “Nah ini menjadi sebuah paradoks, ketika kasus Covid baru ditemukan di Indonesia dengan hitungan jari, kita begitu paranoid, bahkan terjadi panic buying,” ujarnya.

Namun sekarang, kata Hermawan, pemerintah malah permisif dan seolah-olah sudah merdeka. Padahal sekarang hampir mencapai 100.000 kasus positif Covid-19 saat ini dan terjadi ledakan potensial secara local transmission yang ada di tengah masyarakat.

Menurut Hermawan, Vaksin itu sebuah keniscayaan yang harus diupayakan. Jadi wajar, negara-negara berlomba-lomba mencari dan menemukan vaksin yang tepat. Tetapi juga menjadi sebuah tantangan ketika Indonesia belum melewati critical momentum atau puncak pandemi di Indonesia ini belum terlewati,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top