Nasional

Target Akhir 2020, DPR Ngotot Urusan SIM Tak “Diurus” Kepolisian

Syarief Abdullah Al Kadrie

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-DPR kecewa dengan sikap Menteri Perhubungan terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang cenderung menolak. Alasannya, Kementerian Perhubungan tidak siap dan kekurangan SDM untuk penerbitan SIM, STNK dan BPKB.

“Bagi Komisi V DPR tidak seharusnya Menhub memberikan statemen itu. Karena dia harus melaksanakan fungsi pemerintahan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie usai diskusi “Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?” di pressroom DPR, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Padahal, kata Syarief, berdasarkan rezim perizinan seharusnya proses administrasi penerbitan surat-surat itu, menjadi kewenangan dari fungsi pemerintahan. Sementara terkait pada proses penindakan berada di kepolisian.

“Karena berkaitan dengan masalah ijin penerbitan Regiden Lantas dan ini fungsi administrasi, yang artinya proses penegakan hukumannya ada di kepolisian. Proses adminnya seharusnya ada di Kemenhub,” ujar politikus Nasdem itu.

Namun hingga saat inii, kata Syarief, Komisi V DPR masih melakukan kajian terhadap wacana pemindahan kewenangan penerbitan registrasi dan indentifikasi (Regiden) lalu lintas (Lantas).

Terutama, terkait dengan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan.

“Itu masih tahap pembicaraan, karena melihat fungsi pemerintahan, dan kita ingin meletakkan itu pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya,” ujarnya

Disinggung sikap Fraksi Nasdem, Syarief mengaku belum ada sikap sama sekali, karena pihaknya masih pada tahap mengundang pemikiran para pakar terkait RUU ini. “Belum ada, masih jauh,” jawabnya.

Namun Syarief tak membantah memang pandangan para pakar itu mengarah agar urusan administrasi ini menjadi kewenangan pemerintah (eksekutif). “Kajian itu ternyata lebih efektif, karena beberapa negara itu berada di Kemenhub. Dan sangat sedikit negara-negara yang menyatukan kewenangan itu ke Kepolisian,” imbuhnya.

Ditanya kapan target penyelesaian RUU tersebut, Syarief berharap UU ini bisa disahkan Akhir 2020. “Mudah-mudahan sebelum 2021,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top