Industri & Perdagangan

Tangkal Dampak Covid-19, Stimulus Jilid II Perlu Prioritaskan UMKM

Evita Nursanty/beritalima.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mendesak pemerintah memprioritaskan insentif bagi perusahaan-perusahaan lokal dan UMKM. Artinya, jangan hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar saja. Hal ini semata-mata agar perusahaan UMKM tetap bertahan, pada saat kondisi ekonomi yang makin tidak menentu akibat wabah Virus Corona (Covid-19). “Kebijakan harus berpihak pada perusahaan agar tidak ada PHK. Saat ini kurang jelas, bagaimana kebijakan stimulis jilid II ini, apalagi terhadap perusahaan UMKM,” kata anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty kepada suarainvestor.com di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Disinggung soal dana stimulus jilid II untuk hadapi Covid-19 yang mencapai Rp160 Triliun, anggota Fraksi PDIP meminta agar pemerinta lebih memperjelas dan merinci soal kebijakan tersebut. “Kalau PPH untuk karyawan ditanggung pemerintah, apakah gaji karyawan itu berarti full dan tidak dipotong, karena selama inikan dipotong langsung oleh perusahaan. Kemudian perusahaan menyetor ke negara,” tambahnya.

Pemerintah, kata Wakil Ketua BURT, harus memperjelas mekanisme relaksasi ini agar pengusaha UMKM ini jangan sampai ambruk. Justru sangat berbahaya, jika UMKM ini terabaikan. “Pengusaha UMKM ini sudah menjerit, mereka banyak yang mendapatkan KUR. Nah, angsurannya ini perlu dilonggarkan,” terangnya.

Saat ditanya mengapa hingga saat ini pemerintah tidak melakukan lockdown (mengunci), jangan sampai ada orang luar masuk ke Indonesia, Evita malah balik mempertanyakan. “Bagaimana mau melock, Indonesia inikan terlalu luas. Apalagi kita tidak punya data-data yang tepat soal jumlah orang yang masuk ke Indonesia,” paparnya.

Evita meminta pemerintah lebih serius dalam mengantisipasi dan penanganan Covid-19. Karena pada saat ini, Negara China yang menjadi sumber wabah sudah mulai menurun. Sementara Indonesia malah baru mulai terjangkiti. “Tingkat antisipasi inikan pemerintah yang lebih tahu. Artinya kewaspadaan ini perlu diperketat. Sayangnya orang masuk Mall-Mall kurang diperketat. Coba lihat saja,” imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus II sebagai upaya menangkal dampak penyebaran virus Corona. Salah satunya adalah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan selama satu semester atau 6 bulan. Selain menanggung PPh 21, pemerintah juga akan menanggung PPh Pasal 22 impor dan juga PPh 25 dengan kurun waktu yang sama yakni enam bulan. Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk perusahaan-perusahaan di 19 sektor manufaktur mulai April 2020. Relaksasi ini termasuk dalam Stimulus Fiskal dan Non-Fiskal Jilid II yang diberikan guna menangkal dampak virus corona terhadap sektor perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perusahaan di 19 sektor tersebut merupaka yang paling terkena dampak akibat Corona lantaran impornya ke China terganggu.
“Kita akan memberikan relaksasi pajak penghasialan pasal 22 impor barang-barang bahan baku modal untuk 19 sektor industri manufaktur yang terkena dampak. 19 sektor ini yang diidentifikasi yang mendapatkan kesulitan impor, terutama ke RRT,” jelasnya di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Sri Mulyani menuturkan, stimulus PPh 22 ini akan diberikan selama 6 bulan mulai April hingga September 2020. Nilai pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah mencapai Rp 8,15 triliun. “Ini akan kita berikan untuk 19 sektor industri baik di KITE maupun tidak. Pembebesan ini berlaku 6 bulan. Total Rp8,15 triliun yang tidak dibayarkan perusahaan ini, dan diharapkan itu akan memberikan ruas cashflow dalam situasi tertekan dan tetap maintenance produksinya,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top