Nasional

Syarif Hasan: Koperasi dan UMKM Harus Punya Struktur hingga ke Kabupaten/Kota

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua MPR RI Syarifudin Hasan menilai UMKM dan Koperasi akan sukses mencapai tujuannya untuk mensejahterakan rakyat jika memiliki struktur organisasi dan atau perwakilan kedinasan hingga ke Kabupaten dan kota, dan struktur itu bertanggung jawab langsung kepada gubernur, tidak langsung ke menteri terkait.

Itulah kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu yang disebut sebagai ‘Reiventing’, yaitu mendudukkan tugas dan fungsinya yang benar dan bersifat fungsional. “Dulu meski tak ada perwakilan di kabupaten dan kota, saya langsung koordinasi – kulonuwun ke daerah dan alhamdulillah berhasil meningkatkan incom perkapita masyarakat dari Rp 12.000,- menjadi Rp38.000,-” katanya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI itu dalam diskusi “Antisipasi Resesi Melalui Pemberdayaan UMKM” di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (15/12). Diskusi dipandu Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Setjen MPR, Budi Muliawan, itu diikuti perwakilan dari media cetak, online, dan elektronik.

Karena itu, dia mendukung dilakukannya reinventing Kementerian Koperasi dan UKM tersebut. “Kalau tidak, maka akan terjadi pelambatan pertumbumhan ekonomi. Selanjutnya pentingnya pemerintah dan DPR menyelesaikan revisi UU Nomo 25/1992 tentang Perkoperasian. Kenapa RUU itu mandeg selama lima tahun ini? Meski dalam UU Ciptaker disebut-sebut membentuk koperasi itu dipermudah dari 25 orang menjadi cukup 9 orang,” ujarnya.

Seharusnya koperasi yang tak aktif itu diberi toleransi agar mereka bisa aktif lagi, perizinannya dibantu oleh kementerian terkait, dan koperasi itu cukup dengan pemberitahuan. “Kalau saja pendapatan koperasi itu mencapai Rp 1 miliar dengan anggota 2000 saja, maka sudah bisa dinikmati anggota tersebut.

“Kita tak pernah terdaftar di United Nation, karena koperasi kita berbeda dengan di dunia internasional. Kalau di dunia dengan modal dan keuntungan besar itu hanya dinikmati segelintir orang, tapi kita dengan keuntungan besar bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi, dalam pertemuan selanjutnya setelah presentasi tersebut koperasi Indonesia akhirnya masuk ke dalam salah satu 300 koperasi di dunia yang sukses. Saya mengusulkan 10 koperasi,” jelas Syarif.

Sementara itu terkait UMKM harus punya financial resources, perlu dukungan keuangan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dulu digagas oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tetap dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Untuk saat ini mesti disesuaikan, disinergikan, kolaborasi dengan digitalisasi agar lebih cepat, efektif dan tepat sasaran.

Memgapa rentenir tumbuh pesat di Indonesia, hal itu menurut Syariuf, karena pinjaman itu diperoleh dengan mudah dan cepat. Padahal, UMKM itu tak bicara bunga yang harus dibayar, karenanya Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa menyalurkan KUR tersebut ke masyarakat. Persoalannya kalau tak ada kantor perwakilannya, masyarakat akan sulit mendapatkan KUR tersebut, sehingga penyalurannya tidak maksimal, dan otomatis tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sulit dicapai.

Syarif mengusulkan nilai KUR tersebut ditambah manjadi Rp 50 juta di tengah resesi, pelambatan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Meski, pengembalian pinjaman itu lambat, namun, mereka berkomitmen untuk mengembalikannya. “Toh, itu modal dasar untuk produktifitas, usaha, dan bukannya konsumtif. Mereka diharapkan bangkit lagi dan menjadi interprenuer, pengusaha sehingga harus masif sosilisasinya. Para mahasiswa dan ASN yang menjelang pensiun juga sangat antusias menjadi intrepenuer. Inilah salah satu solusi keluar dari resesi,” ungkapnya.

Untuk itu, Syarief Hasan mengusulkan untuk menaikkan plafon kredit pinjaman dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta. “Kalau bisa plafon KUR tanpa agunan ini ditingkatkan dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta. Sebab, saat ini inflasi sudah tinggi dan cost-nya juga tinggi sehingga diperlukan modal yang juga besar. Kenaikan plafon pinjaman ini akan memperkuat modal pelaku UMKM,” harapanya.

Selanjutnya menurut Syarief, soal pendampingan. Pelaku UMKM ini memiliki kekurangan dan kelemahan dalam modal, sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi. “UMKM harus kita damping terus. Pendampingan kepada UMKM jangan pernah berhenti. Misalnya, pendampingan dalam pembuatan produk yang sesuai keinginan konsumen,” tambah Syarief.

Pendampingan juga dilakukan dalam pemasaran baik online maupun offline. Syarief mencontohkan pendampingan pemasaran offline bisa dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan besar. Misalnya, membuat UMKM Corner. “Dengan UMKM Corner, maka produk UMKM bisa dikenal konsumen. Atau misalnya memasukkan produk UMKM ke hotel-hotel,” katanya.

Dengan UMKM Corner dan masuknya produk UMKM ke hotel-hotel, Syarief Hasan meyakini UMKM bisa hidup dan berproduksi karena mendapat akses pemasaran. “Pada gilirannya ekonomi akan tumbuh terus. Sebab, UMKM menjadi penopang pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Selain pendampingan pemasaran, UMKM juga perlu pendampingan teknologi. “Harus ada adaptasi teknologi kepada UMKM. Kalau itu semua dilakukan, saya yakin kita bisa keluar dari resesi ekonomi yang melanda kita. Mereka itu membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produksi, pemasaran, digitalisasi dan outline, supervisi, human resourcies, sehingga produk UMKM akan laku dan laris di pasaran masyarakat,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top