Nasional

Syafii Gerindra Minta Polda dan Polri Minta Maaf atau Mundur

JAKARTA, Ketua Pansus RUU Terorisme HR. Muhammad Syafii menilai Kapolri Tito Karnavian telah menyalahi undang-undang dan konstitusi terkait pernyataannya bahwa pernyataan anggota DPR RI seperti dilakukan oleh Eko Patrio dari FPAN itu bisa dipidana, jelas bertentangan Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI 1945.

Jo Pasal 224 UU No.17 tahun 2014 tentang (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dana tau penapat yang dikemukakannya. Baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR RI maupun di luar rapat DPR RI, yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR RI (hak imunitas).

Selain itu, ketentuan pasal 224 ayat (5) UU MD3 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 76/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden RI.

Hadir mendampingi Syafii (Gerindra), Arsul Sani (PPP), Masinton Pasaribu (PDIP), dan Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura) di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Karena itu secara pribadi kata politisi Gerindra M. Syafii itu, Polri harus minta maaf atau mundur, karena sikapnya tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan professional sebagai Kapolri. “Pernyataan itu cenderung arogan dan tidak professional,” ujarnya.

Hal yang sama ditujukan kepada Kapolda Metro JayaIrjen Pol. M. Iriawan, saat pengamanan aksi 2 Desember 2016, yang mengatakan bahwa yang memegang kunci gedung DPR RI. “Jadi, kalau ada yang minta buka, suruh menghadap saya. Bahkan anggota dan pimpinan MPR/DPR pun, Kapolda yang memegang komando seperti demo 4 November 2016.” Hal itu sebagaimana ditulis majalah Tempo, Senin, 12 Desember 2016 hal 68.

Dengan demikian pernyataan resmi Komisi III DPR RI adalah pertama, pernyataan itu merendahkan lembaga negara, yaitu DPR RI. Padahal, DPR RI telah berperan aktif dalam membantu Polri untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengamanan atas demo akhir-akhir ini.

Kedua, Komisi III DPR RI mendesak Kapolda Metro Jaya harus meminta maaf kepada DPR RI atas pernyataan yang merendahkan institusi DPR RI sebagai lembaga negara.
Ketiga, pemanggilan Bareskrim Polri terhadap anggota DPR RI Eko Patrio bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top