Nasional

Suu Kyi Sebut Perizinan Pembangunan Masjid Bantuan Indonesia Sudah Selesai

MANILA- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi (Daw Suu). Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang Hotel Sofitel, Philippine Plaza, Manila, Sabtu (29/4/2017) sebelum pembukaan KTT ASEAN ke-30.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan kepada Presiden Jokowi, tokoh pembaharu di Myanmar itu mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia yang telah banyak telah membantu Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Rakhine State.

“Daw Suu menyampaikan bahwa situasinya memang tidak mudah, tetapi Daw Suu menyampaikan bahwa komitmen pemerintah Myanmar sangat kuat untuk memperbaiki situasi yang ada di Rakhine State,” ujar Retno.

Presiden Jokowi dan Aung San Suu Kyi sempat membicarakan seputar pembangunan masjid di Rakhine. Suu Kyi mengatakan semua masalah perizinan telah selesai sehingga konstruksi dapat dimulai sesegera mungkin.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan bersahabat itu juga dibicarakan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya Myanmar, utamanya mengenai kebutuhan akan pelatihan bagi para polisi Myanmar.

“Jadi secara nasional kalau dilihat dari jumlah, maka Myanmar itu hanya memiliki separuh dari kebutuhan polisi. Pernah disebut bahwa jumlah yang dimiliki sekitar 80 ribu tetapi sebenarnya jumlah yang diperlukan adalah 160 ribu. Daw Suu mengatakan ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka capacity building untuk polisi-polisi,” kata Menlu Retno.

Sedangkan, kepada Aung San Suu Kyi, Presiden Joko Widodo berpesan bahwa kestabilan sebuah pemerintahan harus terus dipelihara. Sebab, kestabilan politik di Myanmar juga memiliki implikasi yang luas di kawasan, khususnya di Asia Tenggara.

Untuk itu, Presiden Jokowi menawarkan bantuan kerjasama kepada pemerintah Myanmar. Tidak hanya bantuan yang bersifat segera seperti pengiriman kontainer bantuan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, tapi juga kerja sama antara kedua negara yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

“Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak terjadi diskriminasi, dan sebagainya. Tadi Presiden mengatakan antara lain program-programnya yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livehood program, dan lain-lain,” kata Menlu Retno.

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(har/TKP)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top