Pertanian

Surplus Rp234,7 Triliun, Banggar: APBN 2024 Harus Pacu Sektor Pertanian Agar Melesat

Surplus Rp234,7 Triliun, Banggar: APBN 2024 Harus Pacu Sektor Pertanian Agar Melesat
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mengapresiasi laporan terbaru yang disampaikan pemerintah atas perkembangan pengelelolaan keuangan negara. Bahkan kinerja APBN per April 2023 menunjukkan perkembangan surplus Rp234,7 triliun atau 1,12 persen PDB. Selain itu, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2023. “Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, kita patut apresiasi para pegawai pajak tetap setia dan bekerja keras. Selain itu kepatuhan wajib pajak terhadap kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan mereka untuk tetap membayar pajak,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Lebih jauh Said mengapresiasi kepatutan terhadap wajib pajak. Diketahui, total SPT 2023 ini meningkat dari tahun lalu 13,11 juta menjadi 13,49 juta. Karena kepatuhan itu pula, ditambah tumbuhnya perekonomian nasional, penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp688,15 triliun atau 40,05 persen dari target.¬†Sementara itu, PPh Non Migas telah mencapai Rp410,92 triliun atau 47,04 persen dari target, PPh Migas mencapai Rp32,33 triliun atau 52,62 persen dari target, PPN dan PPnBM mencapai Rp239,98 triliun atau 32,2 persen dari target. “Sektor PPB dan pajak lainnya harus memacu lebih baik, sebab realisasinya per April 2023 baru 12,3 persen dari target atau setara Rp. 4,92 triliun. Kinerja Pemda lebih aktif untuk mendorong realisasi penerimaan PBB lebih baik,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Karena dampak ekonomi yang tumbuh baik, ikut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai Rp217,8 triliun atau 49,3 persen. Sebaliknya sektor kepabeanan dan cukai masih perlu effort lebih keras sebab terjadi pelambatan, baru terealisasi Rp94,5 triliun atau baru 31,17 persen dari target.

Said menyampaikan, belanja negara terkelola cukup sehat, meskipun kementerian/lembaga serta pemda harus lebih progresif lagi, agar memiliki daya ungkit perekonomian lebih besar. Realisasi belanja negara mencapai Rp765,8 triliun, masih cukup rendah, karena masih 25 persen dari pagu. “Realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17 persen dibandingkan tahun lalu ini patut kita syukuri, mengingat berbagai harga komoditas ekspor andalan tidak setinggi tahun lalu. Batubara, CPO, jagung dan minyak bumi semuanya menunjukkan tren penurunan harga. Pada tahun lalu pemerintah menerima windfall effect akibat melambungnya harga batubara, minyak bumi dan CPO,” jelasnya.

Sisi lain, lanjut Said, ancaman dari sisi moneter tampaknya juga mereda. Sebaliknya rupiah malah dihadapkan tren penguatan terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). The Fed diperkirakan tidak lagi menerapkan kebijakan hawkish untuk menurunkan inflasi di Amerika Serikat. Terlihat sejak Mei tahun lalu hingga Mei 2023 inflasi di Amerika Serikat cenderung turun sebagaimana yang mereka harapkan. Kini mereka dihadapkan persoalan baru, soal ancaman gagal bayar surat utang pemerintah, serta rontoknya beberapa bank baru setelah Silicon Valley Bank (SVB).

Inflasi terkendali dilevel 4,3 persen, dan menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun ini. “Memasuki Bulan Ramadan bulan lalu, inflasi terkendali di level 5 persen. Namun beberapa barang konsumsi saat ini yang melambung tinggi seperti telur ayam perlu segera diantisipasi oleh pemerintah, sehingga segera ada pasokan untuk stabilisasi harga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan peningkatan indeks manufaktur (Puchasing Manufacture Index/ PMI) di beberapa mitra dagang Indonesia justru sebagian besar mengalami kontraksi, seperti Jepang, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Jerman, Perancis, Inggris dan Italia. Hanya India, Thailand, Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menunjukkan tren level PMI yang ekspansif. Atas hal ini pemerintah perlu mengantisipasi bila terjadi pelambatan ekspor Indonesia ke depan.

Sejauh ini pada kuartal 1 2023 menunjukkan kinerja ekonomi nasional memuaskan. Perekonomian kita bisa tumbuh 5,03 persen (yoy). Capaian ini lebih baik dibandingkan negara negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korsel, Zona Eropa. Pertumbuhan ekonomi mereka masih tertahan rata rata di bawah 2 persen.

Geliat pertumbuhan ekonomi paling tampak di sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai 15,9 persen, hotel dan restoran 11,6 persen. Pertumbuhan kedua sektor tersebut tentu saja efek dari kegiatan mudik lebaran 2023 dan dicabutnya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah.

Menurut Said, tantangan ke depan, bahwa pemerintah harus bisa memacu lebih pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 0,3 persen, padahal sektor tersebut bagian dari sektor primer untuk memperkuat kemandirian pangan. Sejak tiga tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan lain-lain.

Said juga mendorong, pemerintah memacu sektor manufaktur. Meski manufaktur tumbuh di level 4,4 persen, namun hal itu lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 4,9 persen. Padahal manufaktur dinilai penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi yang terus digelorakan oleh Presiden Jokowi. Agenda strategis tersebut harus menjadi perhatian, mengingat akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap ekonomi dan lapangan kerja.

Pada program perlindungan sosial, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial, agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga program perlinsos memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk me-leverage ekonomi mereka lebih baik.

“Pemerintah juga perlu terus mengakselerasi seluruh pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Ibukota Negara Nusantara. Sebab selain menjadi mandat undang undang, hal ini akan menjadi tonggak penting bagi perubahan kultur kerja pemerintah pusat di IKN, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Porsi terbesar pembiayaan IKN adalah melalui skema KPBU, oleh sebab itu identifikasi aset aset pemerintah yang masuk skema KPBU harus segera dijalankan,” pungkas Said.***

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top