Nasional

Surat DPR kepada KPK Bukan Surat Resmi

JAKARTA- Pimpinan DPR ternyata tidak satu suara menyikapi surat permintaan dewan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penundaan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memastikan surat yang mengatasnamakan kelembagaan DPR itu bukan surat resmi. Ia juga membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahwa surat itu telah mendapat persetujuan semua pimpinan DPR.

“Konteksnya saya luruskan, surat itu bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan. Tetapi, surat dari Pak Fadli Zon yang ditunjukkan surat itu ke Korpolhukam yang membidangi Komisi III, Komisi Hukum DPR,” kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).

Wakil Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini memastikan bahwa surat tersebut atas nama pribadi yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolhukam).

“Tapi konteksnya saya luruskan konteksnya itu surat bukan resmi. Kalau surat itu menyasar ke saya itu perlu saya jelaskan, ada apa. Jadi kalau ini hanya meneruskan hanya mekanisme administartif,” tandas kata Taufik.

Fadli Dilaporkan ke MKD

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bergerak cepat. Mereka melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pelaporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadli Zon, yang menyurati KPK meminta menunda pemeriksaan terhadap Setya Novanto hingga proses praperadilan selesai.

“Melaporkan Fadli Zon, yang diduga melanggar kode etik selaku pimpinan dan anggota DPR. Yang mana atas peristiwa mengirim surat kepada KPK yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto sampai praperadilan selesai,” kata Boyamin saat ditemui di MKD DPR.

Ia menilai ada yang janggal dari surat tersebut. Meski Fadli mengaku surat tersebut seperti halnya pengaduan masyarakat biasa, bukan sebagai pimpinan DPR. “Saya memahami surat itu sebagai manusia dewasa
yang punya akal kalau toh itu dimaksudkan hanya surat biasa masyarakat mengadu, berarti cukup dikirim lewat pos saja, suratnya pengantar saja,” katanya.

Boyamin menegaskan surat permohonan yang mengatasnamakan DPR itu jelas sebagai bentuk intervensi DPR kepada KPK. “Dan mengintervensi proses penegakan hukum. Kode etik lembaga ini atau pimpinan dewan dalam hal ini Fadli Zon untuk kepentingan pribadi dan golongannya, artinya temannya (Setya Novanto),” kata Boyamin.

Surat ‘kontroversial” ini berawal ketika Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, Hani Tahapsari pada Selasa (12/9/2017) menyambangi KPK dengan membawa surat berisi permintaan agar lembaga itu menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik.

“Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lain KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan,” katanya di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Dalam surat tersebut, pemimpin DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum dan meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung. (nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top