Nasional

Sultan Baktiar Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos

Sultan Baktiar Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang terdampak wabah corona. Karena distribusinya tidak merata.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, menanggapi banyaknya keluhan masyarakat atas distribusi Bansos tersebut.

“Saya mendengar dari daerah. Tolong pemerintah, kementerian sosial dan kementerian terkait untuk segera memperbaiki. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima Bansos berikut teknis pelaksanaannya. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. Ada yang dapat, ada yang tidak, padahal mereka berhak,” tegas Sultan di Jakarta, selasa (28/4/2020).

Menurut Sultan, keluhan penyaluran Bansos bagi korban wabah corona seharusnya tidak perlu terjadi jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan, RW dan RT.

“Baik data PKH atau yang lain, seharusnya diupdate, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di masyarakat,” ujarnya.

Karena itu dia berharap secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan agar tidak ada polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persep pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti yang terjadi di beberapa daerah saat ini.

“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Buat parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Sehingga bantuan-bantuan itu cepat disalurkan,” kata Sultan.

Sebelumnya salah satu Bupati di Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka pada intinya merasa kebijakan penyaluran bantuan pemerintah kurang jelas dan kurang cepat. Bahkan beberapa aparatur pemerintah desa ada yang menganggap bantuan ini hanya sekedar pencitraan dan membuat gaduh di tengah masyarakat.

Padahal, pemerintah pusat sendiri dalam menghadapi wabah virus corona ini telah menetapkan berbagai macam bantuan untuk perlindungan masyarakat terdampak. Sederet bantuan tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat, program kartu sembako untuk 20 juta pemerima, program kartu pra kerja untuk 5,6 juta peserta dan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 KVA serta diskon tarif bagi pelanggan listrik 900 KVA.

Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus Krtedit Usaha Rakyat yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha UMKM. Skemanya adalah dengan memberikan relaksasi bagi pelaku KUR dengan cara penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama 6 bulan.

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top