Industri & Perdagangan

Sulit, Membangkitkan Kembali Bangkrutnya 30 Juta UMKM

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua MPR Syarifudin Hasan meragukan langkah dan kebijakan Menkop/UKM bisa memonitor keberadaan 30 juta usaha mikro yang bangkrut akibat pandemi Covid-19. Hal ini karena, anggaran untuk memaksimalkan usaha mikro sebesar Rp123 Triliun tidak seluruhnya ada di Kemenkop. “Ya, ini karena dana UMKM tersebar pada 18 Kementerian. Kalau seluruh dana UMKM ini diserahkan kepada Kemenkop tentu bisa dimaksimalkan pengelolaannya,” katanya dalam diskusi “Peran Koperasi Untuk Membangkitkan Perekonomian Nasional Di Tengah Pandemi” bersama Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM Ahmad Zabadi di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Oleh karena itu, kata Mantan Menkop era SBY, Peran dan kewenangan Kemenkop perlu dinaikkan statusnya. Alias perlu ada reinventing kelembagaan. “Makanya harus bisa jadi leading sektor pengelolaan UMKM, karena dari ratusan triliun rupiah anggaran yang tersedia, dana yang dikelola langsung Kemenkop hanya Rp1,7 Triliun,” ujarnya.

Lebih jauh Syarif-sapaan akrabnya, menyoroti peranan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk pemulihan ekonomi, saat dirinya masih menjabat Menkop UKM sudah mencapai Rp2,7 Triliun, namun kalau sekarang tetap mendapat dana segitu, artinya sangat kecil. “Jadi kita dukung agar Kemenkop supaya dinaikan statusnya dan jangan hanya sebagai pengambil kebijakan saja,” terangnya.

Disisi lain, Syarif mengusulkan agar Kemenkop hanya fokus mengurus UKM saja. Hal ini lebih bagus ketimbang mengurusi perusahaan konglomerat. Bahkan kalau perlu membentuk Bank khusus UKM. Contoh, Malaysia punya Bank Bumi Putera yang ngurus tentang UKM. Bank tersebut mengurus kredit-kredit UKM.

Sementara itu, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM Ahmad Zabadi mengakui tingkat partisipasi masyarakat untuk berkoperasi anjlok signifikan akibat pandemi Covid-19. Bahkan tidak hanya koperasi, malah pelaku UMKM mengalami kebangkrutan hingga 30 juta pelaku usaha, sektor mikro.

Oleh karena itu, kata Ahmad Zabadi, Kemenkop menargetkan sekitar 12 UMKM mendapat bantuan presiden (Banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta. “Kita berharap pada 2021, Banpres ini diperpanjang, sehingga bisa mencapai 30 juta UMKM,” terangnya.

Lebih jauh kata Zabadi, kebangkrutan tersebut, karena dampak pemberlakuan PSBB, sehingga mempengaruhi penjualan, distribusi dan lain-lainnya. Padahal UMKM ini hidup karena adanya kebutuhan harian, sehingga dengan adanya Lockdown, tidak bisa berusaha dan menurunkan pendapatan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top