Market

Sulit Direalisasikan, Pembubaran Kemeneg BUMN Cuma Omdo

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM--Pro kontra soal pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Namun usulan itu diyakini hanya sebatas wacanaa, alias omong doang (omdo) dan sulit wujudkan. Karena banyak perusahaan BUMN yang saat ini masih rugi. Baik karena tata kelola yang menimbulkan beban utang ataupun kesalahan strategi bisnis. “Jadi menyebabkan perusahaan gagal mendapatkan peluang besarnya untuk menghasilkan laba,” kata Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Apalagi, kata anggota Fraksi PKB, belum semua BUMN membentuk holding. Karena itu, Kementerian BUMN tetap dibutuhkan. Karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja. “Kinerja holding akan diawasi secara khusus oleh Menteri BUMN agar berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Lebih jauh kata Nasim, pembubaran Kementerian BUMN dan pengalihan perusahaan-perusahaan BUMN ke Kementerian Teknis bisa saja dilakukan. Namun membutuhkan pertimbangan, antara lain, pertama, super holding company yang dicita-citakan sudah siap dibentuk. “Sampai sejauh ini belum semua BUMN dibentuk. Namun yang paling jelas adalah manajemen perusahaan yang mesti diperbaiki lebih dahulu,” tegasnya.

Disisi lain, Kementerian teknis yang akan membawahi BUMN perlu membuat skema yang jelas terkait rencana bisnis perusahaan dan melakukan sinkronisasi program kementerian teknis dengan perusahaan. Yang penting diingat adalah langkah perusahaan untuk bisa beroperasi bukan saja perlu mengejar target-target yang dicita-citakan, melainkan juga ada pertimbangan sumberdaya perusahaan sendiri. “Dalam hal ini kemampuan manajemen dan keuangan perusahaan. Misalnya, kementerian teknis ingin memiliki program X untuk jangka waktu tertentu. Hal ini tentu bisa saja dicapai jika kemampuan perusahaan BUMN mendukung akan pencapaian itu,” ujar dia.

Selama ini, lanjut Nasim, banyak penugasan dari pemerintah yang justru membebani perusahaan BUMN. Karena target yang dicanangkan pemerintah tidak didukung dengan keuangan yang cukup. Akhirnya utang yang dipilih. Utang itulah yang akhirnya hingga kini menjadi beban dan tanggungan perusahaan. “PMN menjadi altenatif untuk mendukung operasional perusahaan,” tegas dia.

Lalu PMN yang selalu diminta oleh perusahaan BUMN sebenarnya disebabkan banyak faktor. Tetapi itu bukti bahwa banyak sekali sumberdaya luar biasa di perusahaan BUMN yang belum diberdayakan secara maksimal. “Ada kebiasaan yang perlu diubah di dalam perusahaan BUMN agar pengembangan perusahaan terealisasikan secara maksimal.

Menurut Nasim, tanggungjawab perusahaan kepada kementerian teknis secara langsung bisa berpotensi penyalahgunaan wewenang di perusahaan itu demi kepentingan tertentu. Hal ini tentu perlu dipikirkan agar perusahaan BUMN benar-benar lepas dari unsur politis dan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dengan adanya Kementerian BUMN sebenarnya pengawasan dan pembinaan perusahaan bisa lebih baik. Karena kehadiran Kementerian BUMN mengawasi betul jalannya perusahaan. ***

Penulis : A Rohman
Editor   : Chandra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top