Nasional

Sri Mulyani Sampaikan Perppu Covid-19 Ke DPR

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – DPR RI menerima Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dan, atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
RUU Perppu tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (2/4), di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta.

Sri Mulyani didampingi Menkumham Yasona Laoly. Sedangkan Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin dan Rachmat Gobel.

Puan Maharani mengatakan DPR akan segera membahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020. “DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan membahas Perppu tersebut untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Menurut Puan, DPR bersama Pemerintah bersatu untuk menghadapi Wabah Corona, termasuk bagaimana mencari formula fiskal dan kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan bidang strategis lainnya.

“Kami berkomitmen untuk membangun komunikasi antara DPR dan Pemerintah yang lebih intensif lagi dari biasanya, agar langkah-langkah yang akan dijalankan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna 30 Maret lalu kata Puan, telah mengingatkan pemerintah agar di dalam Perppu 1/2020 itu dapat dipastikan ada perubahan APBN 2020 untuk mengakomodir program-program yang bersentuhan langsung dengan ketahanan social ekonomi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19.

“Pemerintah harus melakukan penanganan wabah Corona di bidang kesehatan, menjaga ketahanan pangan, menjaga ketahanan energi, memberikan perlindungan social, memberikan stimulus perekonomian dan UMKM, serta berbagai program intervensi strategis lainnya,”jelas Ketua DPP PDIP itu.

DPR juga menyampaikan kepada Pemerintah agar pelebaran defisit anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. “Dengan tetap memperhatikan beban resiko fiskal di masa yang akan datang,” tambah Puan.

Untuk itu ia mengingatkan pemerintah agar meningkatkan koordinasi dengan BI, LPS, dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menghadapi dampak wabah Corona pada sistem keuangan.

“Saya yakin bahwa dengan gotong royong maka Indonesia akan dapat menghadapi wabah Corona dan dampak-dampaknya,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top