Nasional

Sosialiasi UU Buruh Migran Hingga Arab Saudi

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkunjung ke Riyadh Arab Saudi untuk mensosialisasikan UU PPMI (Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia), yang baru saja disahkan DPR RI pada Oktober 2017 lalu melalui Paripurna DPR RI. Kunjungan sekaligus untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan diplomasi.

“Undang Undang ini sebagai bagian dari perjuangan negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian buruh migran Indonesia ketika ditempatkan di Luar Negeri,” demikian keterangan pers yang disampaikan Fahri Hamzah, Kamis (21/12/2017).

Ikut dalam delegasi tersebut antara lain Henry Yosodiningrat (PDIP), M Safrudin, Nurhasan Zaidi (PKS) ,Taufiqulhadi (NasDem), dan Lukman Edy (PKB). melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi guna

Setibanya di Riyadh Fahri Hamzah beserta rombongan disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Dalam kujungannya ke Ke Dubes Arab dan Shelter Buruh Migran Indonesia yaitu Ruhama atau Rumah Harapan Mandiri.

DPR RI berharap agar UU PPMI sangat bermanfaat khususnya untuk buruh migran Indonesia, dimana UU ini sebagai jawaban terhadap dinamika perlindungan pekerja migran saat ini, serta sebagai penyempurnaan dari uu nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri.

Menurut Fahri, DPR RI akan terus memberikan dukungan dan perhatian kepada kantor kantor kedutaan pemerintah Indonesia yang memiliki banyak buruh migran Indonesia seperti Arab Saudi yang memiliki Buruh Migran Indonesia cukup besar.

Ke depan kata Fahri, DPR akan mendorong penambahan jumlah SDM di setiap Kedutaan Indonesia yang memiliki jumlah Buruh Migran yang besar, agar permasalahan permasalahan yang terjadi di Negara tersebut dapat cepat tertangani dan terjangkau.

“Kita lihat, di Arab Saudi banyak terjadi permaslahan hukum terhadap buruh migran Indonesia. Tapi, kenyataannya jumlah jaksa hanya satu, ya tentunya tidak cukup. Untuk itu, kita akan melakukan komunikasi dan kordinasi agar bantuan hukum dapat lebih cepat dan tertangani, regulasi dan keuangan merupakan wilayah DPR RI, jangan sampai pekerjaan besar ini akan berat apabila tidak tertangani secara spesifik,” ungkapnya.

Dikatakan, nantinya UU PBMI ini menempatkan pekerja migran indonesia tak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek, dimana negara hanya memfasilitasi dengan pelayanan yang terintegrasi. upaya tersebut dimulai dari pemberian dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran indonesia sampai dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial setelah bekerja bagi pekerja migran indonesia dan keluarganya.

“Jadi, mari kita sambut kehadiran UU PBMI ini yang memberikan perlindungan secara komprehensif kepada pekerja kita, Negara telah berikhtiar untuk melakukan perlindungan semaksimal mungkin, mudah mudahan pejabat eksekutif kita segera dapat menurunkan menjadi peraturan peraturan tehnis untuk dapat diberitahukan kepada Saudi Arabia dan stakeholder, sehingga ke depan perlindungan pekerja bisa maksimal. UU ini kemenangan untuk buruh migran Indonesia,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top