Industri & Perdagangan

Soroti Penimbunan, Panja Penyalahgunaan BBM Dalami Sejumlah Modus

Soroti Penimbunan, Panja Penyalahgunaan BBM Dalami Sejumlah Modus
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Foto: Dok DPR

MEDAN, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR menyorot tajam kasus penimbunan BBM illegal yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Hal ini terungkap, beberapa bisnis BBM ilegal dilakukan dengan sejumlah modus. “Salah satunya dengan menampung solar subsidi untuk dijual ke industri,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Lebih jauh Eddy, Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga Medan untuk memperoleh informasi komprehensif terkait kondisi terkini penanganan kasus penimbunan BBM illegal. Salah satu kasus penimbunan BBM Ilegal yakni yang terjadi di Sumatera Utara menyebutkan bahwa gudang yang dijadikan tempat penimbunan bbm ilegal jenis solar.

Menurut Eddy, Komisi VII DPR segera membentuk Panja. Pembahasan ini akan dikaji dalam bentuk Panja supaya permasalahan yang ada di Sumatera Utara ini, yang juga berpeluang terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia bisa tertangani dengan baik dan mereduksi kebocoran dan penyalahgunaan BBM itu secara sangat signifikan.

Lebih lanjut, Politisi dari F- PAN ini juga menyoroti pengawasan penyaluran BBM yang dilakukan BPH Migas yang dirasakan belum efektif. Nantinya, Panja yang dibentuk juga akan memperkuat peran BPH Migas. “Jika memang ada kebutuhan untuk penganggaran yang lebih besar lagi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan itu juga sepenuhnya akan kami dukung,” paparnya.

Tetapi memang, kata Eddy, DPR perlu segera melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum supaya kebocoran yang ada di lapangan ini bisa kita hentikan paling tidak bisa kita kurangi secara signifikan.

Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mendorong adanya reformasi struktur BPH Migas untuk memperkuat pengawasan pengelolaan migas sehingga tepat sasaran. “Kita mengharapkan BPH Migas membuat pola baru dalam pengawasan dan kita sangat merekomendasikan apabila ada penambahan anggaran BPH Migas khusus untuk melakukan pengawasan BBM yang bersubsidi,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, Hendrik juga meminta BPH Migas mengungkap perusahaan yang bermain maupun oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi solar maupun pertalite. “Termasuk para penyalur Izin Niaga Umum (INU) ya. Karena kami temukan izin niaga umum ini kami tidak tahu darimana sumber BBM nya, kita khawatir sumber BBM yang mereka salurkan itu adalah sumber BBM yang ilegal,” ungkapnya.

Jadi, lanjut Hendrik, DPR berharap juga Dirjen Migas untuk mengungkap INU – INU yang melakukan BBM ilegal dan kalau ada temuan kita rekomendasikan untuk ditutup Izin Niaga Umumnya. ***

Penulis    : Iwan Damiri
Editor     : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top