Nasional

Solid, Hanura Yakin Angket Ahok akan Ditolak DPR

JAKARTA, Meski sudah ditandatangani 90-an anggota DPR RI dari Gerindra, Demokratm PKS dan PAN, namun Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana yakin hak angket yang diusulkan empat fraksi terkait tidak diberhentikan sementaranya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, akan ditolak di dalam paripurna DPR RI.

“Saya yakin angket itu akan ditolak paripurna DPR RI, karena mayoritas fraksi pendukung pemerintah masih solid. Selain itu secara hukum sudah jelas kata Mengari Tjahjo Kumolo bahwa pemberhentian sementara Ahok ditangguhkan sampai ada tuntutan resmi dari jaksa,” tegas anggota DPR RI itu dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Pasalnya, ada dua pasal yang digunakan untuk mendakwa Ahok, yaitu Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP, dengan ancaman hukuman masing-masing empat dan lima tahun penjara. Sementara, alasan sejumlah fraksi mengajukan hak angket, yakni merujuk Pasal 83 ayat (1) UU tentang Pemerintah Daerah.

Dalam pasal tersebut disebutkan kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun, diberhentikan sementara. “Jadi di sini ada perbedaan pendapat. Tidak ada dugaan jelas pelanggaran UU oleh pemerintah. Ini adalah ruang perbedaan penafsiran. Kita lihat di paripurna nanti. Tapi, saya yakin nasib hak angket tidak akan berlanjut,” tambahnya.

Menurut Dadang, Fraksi Hanura secara tegas akan menolak usulan tersebut. Sebab, usulan hak angket hanya akan memunculkan kegaduhan politik baru. “Jadi para politisi Senayan lebih baik menunggu keputusan Mendagri yang sedang meminta pertimbangan hukum MA. Kan ribut-ribut terus tidak bagus,” jelasnya.

Sbelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo berencana meminta masukan dari Mahkamah Agung (MA) terkait penafsiran pasal-pasal yang didakwakan terhadap Ahok. Rencananya, konsultasi itu akan dilakukan pada Selasa hari ini. Konsultasi itu dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo.

“Apakah ini salah atau benar, semua orang punya tafsir, maka dari itu kami minta kepada MA yang lebih fair,” kata Tjahjo yang juga politisi PDIP itu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top