Nasional

Soal Sipol, Partai Bisa Konsultasi dengan KPU

JAKARTA, Sampai hari ini, pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu serentak 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah memasuki hari ke-8. Pro dan kontra terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada tahapan pertama Pemilu serentak pun makin mencuat.

Pihak-pihak yang memiliki sikap kontra terhadap Sipol, mengajukan beberapa alasan, mulai dari kurangnya sosialisasi penggunaan Sipol, sampai dengan pernyataan tidak ada dasar hukum atas penggunaannya.

Sedangkan KPU sendiri pengguna dari aplikasi ini tetap bersikukuh, untuk menggunakan Sipol sebagai alat bantu wajib, sebagaimana telah diatur penggunaannya pada PKPU No.11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu.

Menanggapi hal itu, Ketua Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) Rikson H Nababan mengatakan hal tersebut adalah sebuah hal biasa dalam iklim politik Indonesia yang masih belajar berdemokrasi secara modern.

Hanya saja menurutnya, semua pihak seharusnya tidak memperuncing pro dan kontra tersebut, karena keberadaan Sipol secara wajib pada Pemilu Serentak 2017, adalah merupakan kewenangan penuh KPU sebagai penerima mandat UU No 7 Tahun 2017.

“Biar saja, namanya sedang berproses menuju pengejawantahan kehendak rakyat secara modern, pasti ada pro dan kontra. Namun saya hanya mengingatkan saja kalau boleh, Pasal 174, ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, jelas menunjukan, bahwa hal tersebut merupakan kewenangan atributif KPU dalam mengatur teknis pendaftaran, ya jadi tidak perlu dipertanyakan,” kata Rikson pada wartawan di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Menurut Rikson, bagi pihak yang merasa tidak setuju ataupun keberatan, datang ke KPU untuk bertanya. Bahkan Rikson pun mempersilahkan dan mendukung, upaya pengujian PKPU 11 tahun 2017 kepada Mahkamah Agung (MA).

“Ya mbok konfirmasi, tabayun ke KPU, sambil ngopi-ngopi. Karena makin aneh, jika belum memahami apaitu SIPol, terus protes. Hanya jujur saja saya sedikit bingung, kok pengawas ikutan kontra? Loh selama ini bukannya sering ketemu? Terus apa aja yang dibicarakan kalau gitu? Nah, kalau sudah tabayun masih tidak clear, ya monggo diuji saja di MA, dalilkan apa yang dianggap tidak pas dari SIpol, supaya dicabut atau diganti,” ujarnya.

Dikatakan, agar semua pemangku kepentingan, mengawasi dan memantau kerja KPU secara cerdas. Agar hasil dari masukan maupun kritik yang disampaikan dapat membantu KPUdalam melaksanakan amanah Undang-Undang, dan bukan justru malah sebaliknya.

“Pantau, awasi secara ketat kerjaan KPU, tapi mbok ya sebelum mantau ataupun ngawasi, harus paham dulu atas apa yang akan diawasi, supaya ndk kontra produktif, begitu saja kok repot,” pungkas Rikson.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top