Industri & Perdagangan

Soal RUU Tembakau, Cucun: Batasi Tembakau Impor Demi Lindungi Petani

Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Rencana pembatasan tembakau impor dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan ternyata membuat industri dan pabrik rokok besar keberatan. Dalam RUU itu penggunaan tembakau lokal harus lebih banyak diserap pabrik rokok. Hal ini semata-mata untuk melindungi nasib dan kepentingan petani tembakau.

“Kalau impor tembakau tak dibatasi, maka petani tembakau lokal akan terbaikan, bahkan tembakau lokal akan mati dan kalah bersaing,” kata Anggota Pansus RUU Pertembakauan, Cucun Ahmad Syamsurizal dalam diskusi Forum Legislasi “Menakar Urgensi RUU Pertembakauan” bersama Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo dan Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng, di Jakarta, Selasa (28/09/2021).

Lebih jauh Cucun menjelaskan pihaknya mengusulkan dalam RUU itu agar komposisi penggunaan tembakau impor dan lokal mencapai 30% dan 70% atau bisa juga 25% dan 75%. Karena saat ini sudah ada kabar bahwa industri rokok pribumi sudah menggunakan tembakau impor hingga 48%. “Tentu bahaya, kalau penggunaan tembakau impor sudah mencapai 60%,” ucapnya.

Diakui Cucun, dalam RUU Pertembakauan yang lalu, terdapat pasal yang mewajibkan pabrik rokok menyerap 80 persen tembakau lokal, sedangkan tembakau impor hanya 20 persennya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau lokal. “Jadi saya tekankan disini terkait kehadiran negara, bagaimana memproteksi industri tembakau ini,” ucap Ketua Fraksi PKB DPR RI.

Menurut Cucun, RUU ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak demi melindungi petani tembakau lokal. Dengan adanya RUU ini, maka tembakau bisa digabungkan dengan dengan komoditas lain. “UU ini sudah keniscayaan yang harus diwujudkan, kalau tidak, ya mau sampai kapan.”

Sementara itu, Anggta Komisi IV DPR Firman Subagyo mengungkapkan tembakau memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negera dalam APBN. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai pada 2020 mencapai Rp173 Triliun. “Target penerimaan ini sempat diturunkan pada 2020, namun tetap melampui target yakni Rp172 Triliun. “Ini sangat luar biasa, artinya merupakan penyokong keuangan APBN,” ujarnya.

Namun Firman sangat menyayangkan kampanye masif anti rokok yang luar biasa yang dilakukan oleh asing. Kelompok ini menggerakkan kampanye anti tembakau, sehingga secara perlahan akan digantikan dengan tembakau sintetis. “Saya melihat kasat mata, ada pabrik yang sudah mulai menggunakan komoditas tembakau sistetis untuk produksi nanti dan menggatikan tembakau asli,” paparnya.

Sedangkan Salamudin Daeng menjelaskan RUU Pertembakauan ini sangat berat tantangannya. Karena berhadapan langsung dengan rezim internasional yang namanya WHO Framework Convention on Tobacco Control. “Itu regulasi yang sangat kuat, karena dipayungi oleh PBB dan FCTC langsung diturunkan ke dalam UU Kesehatan,” katanya.

Namun, kata Salamudin, Indonesia masih bisa mempunyai UU Tembakau yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kegiatan pertanian. Karena komoditas tembakau dalam rezim internasional WTO masih merupakan komoditas pertanian yang diatur di dalam skema Agreement on Agriculture. “Jadi dia tetap pengaturan sektor pertanian gitu,” pungkasnya. ****

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top