Nasional

Soal Perppu, PDIP Minta DPR Kedepankan Kepentingan Bangsa

JAKARTA, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan jika pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang mendapat mandat dari rakyat memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan politik, kedaulatan sosial budaya dan wilayah indonesia termasuk bagaimana menjaga ideologi Pancasila agar betul betul dapat dilaksanakan dalam seluruh kebijakannya, berhak mengelurakan Perppu. Termasuk Perppu pembubaran Ormas.

“Pemerintah juga punya tugas memajukan kesejahteraan umum dan pemerintahan yang berdaulat, menciptakan rasa keamanan dan ketertiban umum atas dasar kesepakatan bersama bangsa terhadap ideologi Pancasila. Jadi, tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk menjaga tugas-tugas kebangsaan itu dengan sebaik-baiknya,” tegas Hasto pada wartawan di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menyinggung adanya kegelisahan terhadap gerakan pihak tertentu yang anti kebhinekaan, anti Pancasila, maka pemerintah sudah sewajarnya setelah melalui kajian yang mendalam dapatkan memasukan pihak pihak yang termasuk Ormas keagamaan seperti NU untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan pemerintah mengeluarkan yaitu Perppu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.

“Itu merupakan hal yang wajar bagaimanapun juga demokrasi itu hanya alat dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi bukan tujuan, tapi demokrasi sebagai alat. Untuk itu, PDIP beserta partai politik pendukung pemerintah mendukung keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu,” ujarnya.

Bagaimana kalau Perppu ditolak oleh DPR, menurut Hasto tentu ada sebuah proses politik, meski kita berharap kepentingan bangsa dan negara ini dikedepankan. “Bagaimanapun juga bangsa ini dibangun dengan perjuangan darah dan air mata yang luar biasa, semuanya untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dan menjaga Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa,” tambahnya.

Dengan demikian Pancasila sebagai pemersatu, maka ketika ada pihak-pihak yang secara terang-terangan mengatakan kegiatan yang berbeda dengan Pancasila. Bahkan ingin menggalang sebuah kekuatan-kekuatan untuk berhadapan dengan pemerintah yang sah. tentu saja harus ada sebuah instrumen hukum yang menjadi pegangan dari pemerintah yang konstitusional ini.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top