Nasional

Soal OSO, MA: KPU Melanggar Hukum

JAKARTA,  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pengurus parpol tidak boleh menjadi calon DPD RI. Tapi, Mahkamah Agung (MA) menolak putusan MK dan menyatakan putusan MK tidak berlaku surut. KPU pun tetap berpegang pada putusan MK dan mencoret Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar caleg tetap (DCT) DPD RI.

“Demi hukum pemerintah, itu tergugat wajib melaksanakan. Kalau mengatakan dirinya organ negara, negara berdasarkan hukum pasti bertindak berdasakan hukum. Kalau ada pejabat sudah diputus pengadilan tidak mau melaksanakan, apa artinya? Ini pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum,” tegas Ketua Kamar PTUN Supandi, di Gedung MA, Jl Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Menurut Supandi, putusan PTUN harus dijalankan oleh pejabat manapun tanpa terkecuali, karena putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

“Senang atau tidak senang itu hukum dan wajib dilaksanakan. Kalau tidak, berarti melawan perintah jabatan dan kualifikasi perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Di PTUN tidak ada lembaga eksekusi, karena eksekusi itu atas inisiatif tergugat selaku negara. “Jadi, setiap keputusan harus dilaksanakan, itu membuat harum negara dan mengangkat kehormatan negara,” kata Supandi.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg DPD RI.

PTUN juga telah mengurumkan surat ke KPU melalui Setneg soal pencalonan OSO sebagai calon anggota DPD. Namun, tetap saja KPU memastikan tak ada nama OSO di surat suara DPD pada Pemilu 2019.

Sebab, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pengurus parpol tidak boleh menjadi calon senator. Sehingga KPU mencoret nama OSO.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top