Nasional

Soal OSO, KPU: Tak Ada Intervensi Istana

JAKARTA, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan jika surat dari Istana Kepresidenan yang meminta KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Oesman Sapta Odang (OSO) bukan bentuk intervensi.

“Itu bukan intervensi, karena ketua PTUN juga mengirmkan surat serupa ke KPU,” kata Hasyim, Kamis (4/4/2019).

Dalam surat tersebut Istana hanya meneruskan putusan PTUN yang meminta KPU membatalkan surat keputusan (SK) KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) yang tak memuat nama OSO.

Menurut Hasyim, surat dari Istana tak memuat arahan, melainkan hanya menyampaikan informasi. “Bukan (arahan), beliau ibaratnya menyampaikan informasi dari ketua PTUN Jakarta,” ujarnya.

Hasyim mengatakan, surat dari Istana dapat sampai ke KPU melalui beberapa proses. Awalnya, Ketua PTUN mengirim surat kepada Presiden, menyampaikan putusannya yang tertuang dalam surat Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Ketua PTUN juga menyampaikan sikap KPU yang menolak menjalankan putusan mereka. Kepada Presiden, Ketua PTUN meminta supaya menyampaikan permintaan PTUN kepada KPU.

“Dan KPU sudah menawab. Kami sampaikan dalam hal situasi ini, perkara ini ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan seperti ini,” tambah Hasyim.

KPU berpegang pada putusan MK nomor 30/2018 yang melarang calon anggota DPD memiliki jabatan kepengurusan di partai politik.

“Jika tak menjalankan putusan MK itu, KPU bisa disebut melakukan pembangkangan terhadap konstitusi,” pungkasnya.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top