Nasional

Soal Kursi Waket MPR RI, FPKB: FPPP Salah Pahami UU MD3

JAKARTA, Wasekjen DPP PKB Jazilul Fawaid menegaskan jika Sekjen DPP PP Arsul Sani tidak melihat secara obyektif terkait pembagian kursi Wakil Ketua MPR RI pasca pengesahan revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang mulai berlaku sejak Rabu (14/3/2018) tersebut.

 

“Mohon Pak Arsul Sani menggunakan kacamata hukum yang benar dan objektif. Sebab, amanat UU MD3 sudah jelas dan pasti bahwa pimpinan MPR itu ada penambahan 3 Wakil Ketua,” tegas Jazilul Fawaid pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (15/3/2018).

 

Menurut anggota Komisi III DPR itu, kesepakatan penambahan 3 kursi Waket MPR RI itu sudah melalui proses kesepakatan dan komitmen antar fraksi di DPR/MPR RI. Apalagi berdasarkan perolehan suara PKB itu peringkat ke 6. Karena itu UU itu sudah benar bahwa jatah kursi pimpinan itu untuk PKB yang berada di urutan ke 6 berdasarkan perolehan suara pileg 2014.

 

“Saya khawatir Fraksi PPP tidak ikut membahas, sehingga membuat kesimpulan hukum yang salah. Jadi, FPKB mohon kepada Sekjend MPR Ma’ruf Cahyono untuk segera menyiapkan pelantikan penambahan Wakil Ketua MPR itu sesuai prosedur dan secepatnya,” jelas Jazilul Fawaid.

 

Dalam pembahasan RUU MD3 tersebut Fraksi PPP dan NasDem walk out, keluar dari sidang paripurna pengesahan UUD MD3 tersebut, pada 12 Februari 2018 lalu.

 

Sebelumnya Arsul Sani menyebut kalau PKB tak berhak menempatkan Ketum PKB A. Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR RI. Sehingga yang berhak hanya PDIP, Gerindra dan PAN.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top