Perbankan

Soal Kasus TPPU Rp349 Triliun, HMS Minta Menkopolhukam Jangan Kendor

Soal Kasus TPPU Rp349 Triliun, HMS Minta Menkopolhukam Jangan Kendor
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho/Foto: Dok Pribadi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat mulai mempertanyakan langkah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam menuntaskan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp349 Triliun. Pasalnya, perkembangan pengusutan kasus tersebut terkesan adem ayem saja sampai saat ini.

Padahal sebelumnya, Mahfud sempat berkoar-koar di media tentang keinginannya membongkar aliran dana tersebut. Sebelumnya, pada 8 Juni 2023, Mahfud mengungkap tentang TPPU sebesar Rp 349 triliun. Namun, hingga 26 Juli 2024, belum ada perkembangan baru yang diumumkan. Akibatnya, publik mulai bertanya-tanya tentang keberlanjutan dan keseriusan dalam menangani kasus tersebut. “Publik, prihatin dengan ketiadaan perkembangan dalam penanganan kasus yang menimbulkan kehebohan di masyarakat dan menjadi perdebatan ramai di DPR tersebut,” kata Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Hardjuno pun menagih janji Menkopolhukam Mahfud MD agar serius membuka aliran dana Rp349 Triliun yang menghebohkan masyarakat. “Jangan sampai kendor. Sebab masyarakat terus bertanya-tanya,” tuturnya.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul ke public jelas Hardjuno soal langkah-langkah konkret yang telah diambil Satgas TPPU maupun Tim Percepatan Reformasi Hukum sejak dibentuk pada 9 Juni 2023 dan kalau ada kendala harus dijelaskan ke public. Hal ini agar kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pencucian uang, tetap terjaga. “Dalam situasi di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi penting, masyarakat berharap pemerintah memberikan informasi terbaru terkait kasus TPPU 349 triliun,” kata Hardjuno lagi.

Hardjuno yang juga Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI mengaku banyak tim yang dibentuk pemerintah tetapi tidak efektif. “Tim makin gemuk, tapi kerjanya kok makin lambat? Alias tidak ada percepatan ataupun kejelasan,” tambahnya.

Lebih jauh Hardjuno meningatkan kasus TPPU dengan nilai sebesar Rp349 triliun merupakan kasus yang sangat kompleks dan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan dalam penanganan kasus ini menjadi sangat penting. “Kami berharap Pak Mahfud bisa segera memberikan update terbaru mengenai perkembangan kasus TPPU Rp349 triliun dan menjamin proses pengusutannya berjalan secara transparan dan adil. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan negara,” pungkas Hardjuno.***

Penulis   : Chandra
Editor    : Chandra

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top