Nasional

Simposium MPR RI, DPD RI akan Mengawasi Transfer Daerah

JAKARTA, Ketua Lembaga Pengakjian (Lemkaji) MPR RI Rully Chairul Azwar menegaskan jika diantara kajian Lemkaji adalah menyoroti kesenjangan antara pusat dan daerah. Khsususnya Indonesia Timur. Seperti Papua penduduk miskinnya 28,4 %, Papua Barat 24,88 %, NTT 22,01 % dan Maluku 19,26 %.

“Kesenjangan pembangunan itu yang akan menjadi fokus Lemkaji dalam simposium nasional MPR RI untuk pemantapan pelksanaan otonomi daerah guna mewujudkan kewajiban konstitusi DPD RI,” tegas Rully pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Rully didampingi Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, anggota tim Lemkaji Ahmad Farhan Hamid, Zein Badjeber, I Wayan Sudirta, M. Jafar Hafsyah, Syamsul Bahri, Isaac Latuconsina, dan lain-lain.

Dalam era keterbukaan informasi kata Rully, kesenjangan antar daerah sangat mudah memicu suburnya separatisma seperti terjadi di Papua Barat pimpinan Benny Wenda pada akhir September 2017 lalu minta refernedum kemerdekaan Papua Barat atau 70 % populasi penduduk wilayah itu, tapi ditolak oleh PBB.

Dimana pada APBN-P 2015 jumlah dana trasfer daerah mencapai Rp 664,6 triliun, APBN-P 2016 Rp 776,3 triliun, dan jumlah alokasi transfer ke daerah lebih besar dibandingkan belanja kemneterian/lembaga sebesar Rp 767,8 triliun.

Bahkan sejak 2015 dana desa secara block grant, dana desa tahun 2017 Rp 60 triliun, sebelumnya 2015 Rp 20,77 triliun, dan 2016 Rp 46,9 triliun, sedangkan tahun 2018 Rp 120 triliun.
Hanya saja kata Rully, dana itu belum efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di daerah. Sementara itu posisi tawar daerah dalam memperjuangkan kepentingannya di tingkat nasional tidak efektif.

“Belum efektifnya posisi tawar itu salah-satunya disebabkan terjadinya kekosongan peran DPD RI dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” ujar politisi Golkar itu.

Karena itu kata Rully, DPD telah mengajukan usulan pengkajian revitalisasi peran DPD RI sesuai kewajiban konstitusionalnya dalam meomentum HUT DPD RI yang ke-13 pada 1 Oktober 2017 ini.
DPD RI menyadari jika selama ini perananya dalam memperkuat posisi tawar daerah di tingkat nasional belum optimal, meski memang kewenangannya terbatas.

Dan, itulah kata Rully yang akan dibahas dalam simposium nasional Lembakji MPR RI pada Rabu (4/10/2017) yang akan dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Boediarso teguh Widodo, Sekjen Kemendes RI Anwar Sanusi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Syarif Hidayat (LIPI), dan Enny Sri Hartaty (INDEF).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top