Nasional

Sidang Parlemen Dunia Sepakati 17 Deklarasi Bali

JAKARTA, Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration.

Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs & Climate Action), serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon seusai menutup World Parliamentary Forum yang berlangsung pada Kamis (7/9/2017) malam.

Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan. Sebab, tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Karena itu, secara khusus
Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Namun, India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya. “Kita sudah sepakati bersama. Sudah masuk dalam suatu Bali Declaration dari 50 parlemen yang hadir disini, kecuali India,” ujar Waketum Gerindra itu.

Menurut Fadli, Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Dimana perbedaan dalam forum merupakan hal yang lumrah dan bagian dari dinamika sebuah forum. Terlebih lagi, dalam sebuah forum parlemen, pasti para delegasi mempunyai sikap masing-masing.

“Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine namun absen dalam pertemuan kali ini,” kata Fadli.

Presiden GOPAC ini mengingatkan, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. “Tak sebatas itu, Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top