Nasional

Setya Novanto Yakin Tak Terlibat Korupsi e-KTP

JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan jika dirinya tidak terlibat dugaan koprupsi e-KTP yang disebut-sebut merugikan negara sampai Rp 2,3 triliun tersebut. Bahkan Ketua Umum Golkar ini menilai apa yang dilontarkan mantan bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin itu tidak benar dan mengada-ada, karena semua ditangani oleh Komisi II DPR RI.

“Nama saya dikait-kaitkan dengan korupsi e-KTP itu mungkin karena kondisi sosiologis psikologis Nazaruddin sedang ada masalah dengan partainya, sehingga semua orang dikait-kaitkan. Jadi, saya pastikan pernyataan Nazaruddin itu tidak benar dan mengada-ada,” tegas Novanto pada wartawan di Gedung DPR RU Jakarta, Selasa (7/3/2017) menanggapi dugaan anggota Komisi II DPR RI 2011 – 2012 yang diduga terlibat korupsi e-KTP.

Menyinggung dugaan adanya pertemuan untuk membahas e-KTP tersebut, Novanto menyatakan pertemuan-pertemuan itu nanti akan masuk masalah teknis dalam penyelidikan di pengadilan. Namun, pertemuan yang disampaikan Nazaruddin itu tuduhan saja.

Kabarnya Pak Novanto meminta jatah 5 – 10 persen kepada pengusaha e-KTP? “Saya waktu itu sebagai Ketua Fraksi Golkar dan membatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang atau pendanaan, dan hal itu tidak mungkin saya lakukan. Tidak ada hal-hal lain apalagi saya minta uang atau uang yang beredar ke saya juga tidak pernah ada,” ujarnya.

Sebagai Ketua Fraksi Golkar kata Novanto, semua pimpinan dan anggota Komisi II DPR dari Golkar melaporkan ke fraksi, kemudian membahas masalah e-KTP dan diplenokan di fraksi setiap sebulan sekali. “Anggota Komisi II DPR FPG kita minta melaporkan perkembangan yang ada, juga komisi-komisi lainnya. Itu sudah saya sampaikan kepada penyidik KPK waktu dimintai klarifikasi dan konfirmasi beberapa waktu lalu. Jadi kepada pleno fraksi Golkar, saya sampaikan bahwa e-KTP kalau itu memang tujuannya baik untuk negara, apalagi merupakan proses online demi kepentingan negara dan bisa langsung proses paspor itu sangat baik,” demikian Novanto.

Selain itu e-KTP bisa mendeteksi identitas orang yang bermasalah misalnya terkait terorisme, radikalisme dan kejahatan lainnya. Menurut Novanto manfaatnya sangat baik sehingga Golkar mendukung.

Namun demikian adanya dugaan korupsi e-KTP oleh KPK tersebut, Novanto mengapresiasi Ketua KPK Agus Rahardjo, yang telah menyampaikan bahwa kasus itu akan diusut tuntas dan pihaknya mendukung penuh penegakan hukum itu. “Kalau nama saya disebut-sebut justru bisa mengklarifikasi karena waktu saya diperiksa KPK sebetulnya sudah menyampaikan secara detil dan sejelas-jelasnya untuk mempermudah penyidik KPK,” jelasnya.

Sementara itu masalah anggaran itu kata Novanto, bukan urusan fraksi, melainkan tugas badan anggaran (Banggar). Dimana sebagai Ketua Fraksi waktu itu pimpinan fraksi hanya sebatas memberikan kepercayaan kepada Komisi II DPR yaitu Choiruman Harahap, dan Pak Agun Gunandjar Sudarsa.

Beberapa waktu lalu ada manuver DPR untuk merevisi UU KPK seperti mau melemahkan KPK? “Saya kira tidak. Dari dulu wewenang KPK itu yang saya ketahui justru DPR mendukung penguatan KPK. Jadi, DPR dan pemerintah selalu mendukung penguatan KPK. Gak ada untuk memperlemah,” ungkapnya.

Dengan demikian Novanto prihatin dengan berdarnya nama-nama anggota Komisi II DPR RI periode 2011-2012, yang selalu dikait-kaitkan dengan korupsi e-KTP tersebut. “Saya sendiri sebagai pimpinan DPR RI sudah dua kali memenuhi panggilan KPK, karena saya menghormati KPK sekaligus untuk klarifikasi. Kalau tidak, maka akan menjadi isu liar dan saya sudah tegaskan ke penyidik KPK jika saya tidak tahu ada pertemuan antara Anas Urbaningrum, Nazaruddin dan saya. Jadi, saya percayakan kepada penyidik KPK,” katanya.

Melalui aliran (follow the money) itu KPK pasti bisa mengetahui, alirannya itu dari mana yang menerima siapa, tanggal dan harinya kapan serta uangnya kemana, siapa yang memberikan? “Pasti KPK itu tahu. Nah, penting semua akan menjadi pembuktian. Jadi, jangan sampai salah. Kasihan anggota DPR, mereka tidak pernah menerima tapi terus diberitakan menerima suap. Kasihan keluarganya, kasian anak-anaknya. Sebab, kadang-kadang hal-hal yang belum pasti kebenarannya sudah menjadi isu liar. Makanya kita mendukung KPK bekerja secara profesional,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut banyak nama-nama besar diduga terlibat perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP) dan kasus ini bisa menimbulkan goncangan politik. Adapun sejumlah pihak telah diperiksa oleh KPK antara lain mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Setya Novanto, Ade Komaruddin, Jafar Hafsah, Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Chairuman Harahap, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lain-lain.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top