Nasional

SETARA: Quick Count Cermin Keunggulan Jokowi

JAKARTA, Hendardi, Ketua SETARA Institute menegaskan jika hasil hitung cepat (quick count) sudah merupakan cermin hitung manual atau real count yang mendekati kebenaran. Semua proses pemilu sudah berlangsung secara demokratis.

Berdasarkan hitung cepat (quick count, QC) Jokowi Ma’ruf unggul atas Prabowo Sandi di kisaran angka 10 persen. QC adalah indikator dari penghitungan secara keseluruhan suara rakyat dalam Pemilu yang diambil dengan menggunakan teknik sampling dari real count perolehan suara di TPS.

“Jadi,  QC yang dirilis oleh berbagai lembaga survei bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keunggulan pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin,” tegas Hendardi di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Sebagai sebuah produk pengetahuan ilmiah kata Hendardi, QC telah diterima dalam praktik demokrasi dan teruji validitasnya sebagai instrumen pengawasan penghitungan dari potensi kecurangan.

Sehingga, produk QC harus dibela. “Bukan membela lembaga survei atau pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin, tapi membela suara rakyat yang sudah dihitung secara cepat,” jelas Hendardi.

Namun demikian dia meminta, untuk menghindari potensi ketegangan baru antarpendukung, semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan. Semua pihak tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU.

“Jika Jokowi hanya bersyukur atas QC, Prabowo justru menentang, ini suatu sikap normatif para capres dalam merespons hasil pemilihan, yang diharapkan tidak membakar emosi pendukung,” tambahnya.

Fakta sejumlah ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu dan klaim kecurangan yang diajukan Prabowo sebaiknya diselesaikan dalam kerangka demokratik. “Kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Maka ke sanalah semua komplain diajukan,” tambahnya.

Untuk itu kata Hendardi, ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi harus ditolak. Apalagi gagasan people power. Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan Pemilu telah dan terus direspons dan disikapi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. “Jadi, tak ada tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaran pemilu,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top