JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran baru 2020-2021 baru dimulai. Namun karena pandemi Covid belum mereda, sehingga pelaksanaan setiap daerah berbeda-beda.
Kondisi ini tentu sangat disayangkan, karena daerah tidak mendapat petunjuk teknis yang detail dari Kemendikbud.
“Masa pandemi seperti ini semestinya Kemdikbud harus mempunyai juru bicara kementerian yang secara rinci terus menyampaikan informasi mengenai kondisi dan situasi terkini mengenai pendidikan kita,” kata anggota Komisi X DPR Ali Zamroni dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (1/6/2020).
Petunjuk teknis dalam situasi pandemi Covid-19 ini tentu sangat penting, kata Anggota Fraksi Partai Gerindra, agar ada keseragaman pelaksanaan lapangan.
“Seperti PPDB dan kapan kepastian dimulainya sekolah dan perkuliahan secara komprehensif. Jangan sampai pendidikan kita seperti tidak mempunyai kompas yang jelas saat ini,” tambahnya.
Legislator dari Dapil Banten I minta Mendikbud lebih serius mengurusi PPDB. Dengan begitu, orang tua, guru, dosen, siswa, mahasiswa dan stakeholder pendidikan lain saat ini jangan dibingungkan dengan informasi yang simpang siur. “Kasihan siswa di daerah daerah 3T yang akses pendidikannya kurang memadai ditambah lagi informasi yang tidak jelas seperti sekarang ini,” paparnya.
Menurut Ali, semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sedang mengalami kebingungan karena tidak ada info yang jelas dari Kemendikbud. Harusnya Kemendikbud memantau daerah -daerah terkait perkembangan covid 19, sehingga bisa memberikan guidence yang jelas
Ali mendesak agar jangan sampai kesimpangsiuran ini malah merugikan ortu dan siswa. Terlebih pandemi ini berada dipenghujung kalender pendidikan.
Disisin lain, Ali memberi syarat apabila pemerintah berniat untuk membuka kembali sekolah dengan sistem tatap muka maka harus ada progress (perkembangan) data terkait pandemi Covid-19 yang baik dan benar. ***
